beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kinerja Kepolisian Republik Indonesia selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Ia menilai Polisi bekerja keras menjaga lalu lintas meski kerap menerima cercaan dari masyarakat.
“Polisi yang sering dicaci padahal di tengah terik mereka bekerja keras mengatur arus mudik,” ujar Prabowo, saat Sarasehan Ekonomi di Jakarta. Ia menambahkan arus mudik tahun ini lebih padat namun berlangsung tanpa kemacetan berarti.
Berdasarkan laporan Kakorlantas Polri, arus balik mencatat lebih dari 2,2 juta kendaraan melintasi jalur tol utama. Kecelakaan lalu lintas tercatat turun dari 3.728 insiden pada 2024 menjadi 2.637 pada 2025.
“Fatalitas korban jiwa turun 47 persen selama masa Lebaran,” ungkap Irjen Agus Suryonugroho. Polri menyebut sistem satu arah dan kesiapsiagaan menjadi faktor keberhasilan tahun ini.
Partai X: Ucapan Apresiasi Tak Cukup, Rakyat Butuh Reformasi Polisi yang Nyata
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menanggapi pernyataan Prabowo dengan kritis. “Kami tidak anti-apresiasi. Tapi rakyat lebih butuh reformasi daripada simpati seremonial,” ujarnya, Selasa (15/4).
Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Jika rakyat masih takut melapor ke polisi, maka pujian tanpa reformasi hanya basa-basi,” tegas Rinto.
Menurut Partai X, apresiasi boleh disampaikan, tapi tidak boleh menutup mata dari tuntutan reformasi di tubuh kepolisian. Rinto menyebut bahwa kepercayaan publik terhadap Polri masih rendah akibat berbagai kasus kekerasan dan pelecehan oleh aparat.
“Kami ingin Polri yang transparan, humanis, dan tak lagi jadi alat kekuasaan,” katanya. Ia mengingatkan bahwa rasa aman tak cukup diciptakan saat mudik saja, tapi harus dirasakan sepanjang tahun.
Partai X Desak Aksi Nyata: Evaluasi Internal, Perlindungan Whistleblower, dan Audit Etika Polri
Partai X menyerukan langkah nyata dalam reformasi kepolisian. Rinto menyarankan evaluasi menyeluruh atas etika, profesionalisme, dan perlindungan bagi pelapor kasus pelanggaran oleh aparat.
“Berikan ruang aman bagi warga untuk bersuara tanpa takut diteror,” ujarnya. Ia juga meminta agar kasus pelanggaran HAM, kekerasan saat unjuk rasa, dan impunitas aparat ditindak tegas.
Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan apresiasi. Jika ingin kepercayaan rakyat pulih, maka tindakan nyata harus menggantikan retorika. Apresiasi seharusnya lahir dari reformasi, bukan dari pencitraan.
