beritax.id – Pemerintah sering membanggakan capaian pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan. Namun pertanyaan yang paling penting justru jarang dijawab: apakah pertumbuhan itu benar-benar dinikmati rakyat secara merata? Jika ekonomi tumbuh sementara rakyat tetap berjuang memenuhi kebutuhan dasar, maka pertumbuhan itu tidak pernah benar-benar menjadi milik bangsa hanya milik segelintir pihak. Pertumbuhan seharusnya mengangkat semua, bukan hanya beberapa.
Ketimpangan yang Terus Melebar
Data peningkatan investasi atau ekspansi industri sering kali menunjukkan angka progresif. Namun, di sisi lain ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin terus melebar. Pekerjaan informal semakin banyak, sementara pekerjaan layak semakin sulit diakses. Di kota besar, biaya hidup naik lebih cepat daripada pendapatan, sementara di desa, akses layanan publik masih jauh dari memadai. Keadilan sosial tidak hadir jika buah pertumbuhan hanya dipetik oleh kelompok yang sama berulang kali.
Pembangunan yang Tidak Berakar pada Kebutuhan Rakyat
Program pembangunan sering diarahkan pada infrastruktur besar dan proyek strategis, sementara perbaikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan tetap berjalan lambat. Akibatnya, pembangunan tampak megah dari jauh, tetapi retak ketika dilihat dari dekat. Rakyat membutuhkan harga kebutuhan pokok yang stabil, pekerjaan yang layak, lingkungan hidup yang aman, serta layanan publik yang bisa diandalkan bukan sekadar angka-angka ekonomi yang spektakuler. Tanpa keberpihakan pada kebutuhan dasar, pertumbuhan menjadi ruang kosong tanpa makna.
Kebijakan yang Masih Mengutamakan Pertumbuhan daripada Pemerataan
Ekonomi yang terlalu fokus pada pertumbuhan sering kali mengorbankan pemerataan. Perizinan mudah untuk usaha besar, tetapi pelaku UMKM dipersulit. Sektor keuangan tumbuh, tetapi upah pekerja stagnan. Ekspor meningkat, tetapi ketahanan pangan menurun. Kesalahan arah kebijakan seperti ini memperburuk kesenjangan sosial dan menciptakan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pertumbuhan tidak berarti apa-apa jika ketidakadilan menjadi konsekuensinya.
Rakyat yang Menanggung Beban Terberat
Ketika harga pangan naik, ketika biaya sekolah meningkat, dan ketika tarif kesehatan makin mahal, rakyat adalah pihak yang paling terdampak. Mereka harus memutar otak setiap hari untuk bertahan hidup, sementara narasi resmi terus berbicara tentang stabilitas ekonomi dan optimisme nasional.
Keadilan sosial seharusnya hadir di meja makan rakyat, bukan hanya dalam pidato pejabat.
Solusi: Menyatukan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemerataan yang Nyata
Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial, negara harus mengambil langkah strategis dan berorientasi rakyat. Pertama, kebijakan harus fokus pada penguatan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, agar pertumbuhan ekonomi memberi manfaat langsung. Kedua, negara harus menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok melalui sistem distribusi yang transparan dan mekanisme pengawasan yang kuat.
Ketiga, memastikan akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sebagai hak dasar seluruh warga. Keempat, penataan ulang regulasi dan insentif ekonomi diperlukan agar tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga menguatkan ekonomi lokal. Kelima, negara harus membuka ruang partisipasi publik dalam kebijakan ekonomi agar rakyat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penonton.
Pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bukan dua hal yang harus dipilih salah satu keduanya wajib berjalan bersama.
Kesimpulan: Pertumbuhan Tanpa Keadilan adalah Pertumbuhan yang Salah Arah
Pertumbuhan ekonomi hanya layak dibanggakan jika ia mampu mengurangi kesenjangan, bukan semakin memperlebar jurang sosial. Jika rakyat tidak merasakan manfaat pertumbuhan, maka pertumbuhan itu kehilangan maknanya. Negara harus memastikan setiap kebijakan mengarah pada pemenuhan kebutuhan rakyat, karena ekonomi bukan sekadar laporan, tetapi kehidupan sehari-hari.
Pertumbuhan yang adil bukan sekadar pilihan moral tetapi syarat mutlak bagi masa depan bangsa.
