beritax.id – Selama satu dekade terakhir, Sumatra menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Pembukaan lahan untuk sawit, tambang, PLTA, dan proyek energi lainnya terus meluas. Investasi mengalir, produksi meningkat, dan indikator makro bergerak naik. Namun menunjukkan sisi gelap dari pertumbuhan tersebut: setiap kenaikan ekonomi dibayar dengan runtuhnya ekologi, terutama di hulu DAS Bukit Barisan yang menjadi tulang punggung hidrologis puluhan juta warga.
Kawasan yang dulu hijau kini ditutupi perkebunan dan proyek industri. Dan ketika alam kehilangan penopang, rakyatlah yang menanggung akibatnya. Inilah esensi judul ini ekonomi bergerak, ekologi rubuh, rakyat menanggung.
Kerusakan Hulu yang Terus Berulang dan Diabaikan
Banjir bandang yang menghantam Tapanuli, Aceh, dan Sumatera Barat bukan kejadian tiba-tiba. Riset menunjukkan bahwa arus deras yang membawa batang kayu, lumpur pekat, dan batu besar berasal dari wilayah hulu yang telah kehilangan tutupan hutan.
Kerusakan ini dipicu oleh:
- pembukaan jalan industri,
- meluasnya kebun sawit,
- proyek energi yang memotong bukit,
- serta deforestasi yang tidak pernah ditekan secara serius.
Ketika musim hujan datang, wilayah hulu tidak lagi mampu menyerap air. Hasilnya, desa-desa di hilir berubah menjadi jalur bencana.
Ironisnya, kerusakan ekologis ini dianggap sebagai “konsekuensi pembangunan”, padahal yang sebenarnya terjadi adalah pembangunan yang tidak diatur dengan benar.
Ribuan Warga Terdampak, Respons Negara Tidak Sejalan dengan Skala Krisis
Riset mencatat lebih dari 600 jiwa meninggal, ratusan hilang, dan ratusan ribu warga mengungsi akibat banjir besar di Sumatra.
Namun respons negara justru lamban dan parsial. Banyak desa terisolasi berhari-hari tanpa bantuan. Warga di beberapa titik terpaksa menjarah makanan karena distribusi logistik tidak pernah sampai.
Lebih buruk lagi, meski bencana ini memenuhi seluruh kriteria Bencana Nasional, pemerintah pusat menolak menaikkan status tersebut seakan bencana ekologis yang memakan ratusan korban tidak cukup serius.
Di sini terlihat jelas ketimpangan: ketika ekonomi tumbuh, negara cepat merayakan saat bencana datang akibat pertumbuhan itu, negara bergerak lambat.
Minimnya Sorotan, Minimnya Kepedulian
Lampiran riset menyoroti fakta bahwa tragedi sebesar ini hampir tidak mendapat liputan nasional. Televisi memilih tenang, pemberitaan minim, dan alur informasi terputus.
Rendahnya sorotan publik membuat tekanan kepada pemerintah melemah. Rakyat menangis di tengah reruntuhan, tetapi negara bersikap seolah situasi “masih terkendali”.
Ketika ekologi rubuh, perhatian publik ikut runtuh dan itu membuat respons negara semakin tumpul.
Solusi Partai X: Menyatukan Ekonomi dengan Ekologi
Partai X menawarkan solusi konkret agar pembangunan tidak lagi menghancurkan lingkungan dan rakyat:
- Audit menyeluruh semua proyek industri di hulu DAS
Termasuk sawit, tambang, PLTA, dan geothermal. Perusahaan yang merusak lingkungan harus dicabut izinnya. - Moratorium perluasan perkebunan dan tambang di Bukit Barisan
Zona rawan bencana harus ditetapkan sebagai kawasan lindung permanen. - Penetapan otomatis Status Bencana Nasional untuk bencana ekologis besar
Agar pemerintah pusat turun tangan cepat dan terkoordinasi. - Restorasi besar-besaran kawasan hulu
Pemulihan hutan dengan pendekatan ilmiah dan konservasi jangka panjang. - Transparansi penuh data lingkungan dan perizinan
Masyarakat berhak tahu siapa yang membuka hutan dan siapa yang bertanggung jawab. - Reformasi tata ruang berbasis mitigasi
Pembangunan ekonomi harus duduk di bawah aturan ekologi, bukan sebaliknya.
Penutup: Ekonomi Tidak Boleh Maju dengan Mengorbankan Rakyat
Banjir Sumatra membuktikan satu hal ekonomi yang bergerak tanpa etika lingkungan hanya menghasilkan penderitaan. Jika ekologi rubuh, maka sekuat apa pun ekonomi dibangun, rakyat tetap akan menjadi korban.
Negara harus kembali pada esensinya: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur ruang hidup mereka dengan benar.
