beritax.id — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menandatangani Adendum Kesepahaman (MoU) terkait sinergi tugas fungsi di bidang sosial, pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dokumen kerja sama ini menjadi bagian dari hilirisasi pendidikan Sekolah Rakyat (SR), khususnya dalam memfasilitasi siswa agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi melalui program beasiswa.
Gus Ipul menyatakan lulusan Sekolah Rakyat akan diarahkan ke dua jalur utama: kuliah atau langsung bekerja. Untuk jalur pendidikan, kolaborasi dengan Mendikti diperlukan untuk memastikan kesiapan perguruan tinggi menerima lulusan SR menggunakan skema beasiswa.
Fasilitasi Lulusan SR: Beasiswa, Penempatan Kerja, dan Tes Minat Bakat
Mensos mencatat lebih dari 6.000 siswa SMA Sekolah Rakyat akan lulus pada 2028. Bagi yang tidak melanjutkan kuliah, pemerintah menyiapkan jalur ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan Kemenaker dan berbagai lembaga swasta. Sementara itu, siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi diprioritaskan untuk menerima beasiswa KIP-K, khususnya karena mayoritas berasal dari keluarga Desil 1–2.
Sebelum memilih jurusan, para siswa juga menjalani tes DNA Talent untuk memetakan minat dan bakat mereka. Mendikti Brian Yuliarto menegaskan bahwa pendampingan akademik akan diperkuat agar siswa SR tidak salah memilih jurusan dan mampu memenuhi standar masuk perguruan tinggi.
Sikap Partai X: Negara Wajib Memastikan Pemerataan Akses Pendidikan
Menanggapi MoU tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R. Saputra menegaskan kembali bahwa negara memiliki tiga tugas fundamental: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini menuntut negara menghadirkan akses yang setara, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa terutama dari kelompok miskin dan daerah tertinggal.
Prayogi menilai MoU ini langkah positif, namun mengingatkan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak boleh berhenti pada penandatanganan kerja sama. Harus ada tata kelola yang jelas, pengawasan ketat, dan keberlanjutan program agar tidak menjadi kebijakan seremonial.
Analisis Partai X: Kritis dan Obyektif terhadap Sistem Pendidikan Saat Ini
Partai X melihat Sekolah Rakyat sebagai inovasi yang dapat memperkecil jurang ketimpangan antara siswa miskin dan siswa di kota besar. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan siswa SR memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki perguruan tinggi atau dunia kerja.
Partai X menilai bahwa sistem pendidikan nasional selama ini masih berorientasi administratif dan belum sepenuhnya berpihak pada anak-anak dari keluarga miskin. Karena itu, keberadaan jalur beasiswa harus disertai dengan pendampingan akademik, psikologis, dan sosial.
Sesuai prinsip Partai X, rakyat adalah pemilik kedaulatan, sedangkan pemerintah hanyalah pelaksana mandat. Artinya, pendidikan bukan proyek kementerian, melainkan hak rakyat yang harus dipenuhi negara melalui kebijakan yang efektif dan transparan. Penandatanganan MoU ini harus memastikan bahwa pemerintah bertindak sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai pembuat program tanpa akuntabilitas.
Solusi Partai X: Pemerataan Pendidikan Berdasarkan Desain Sistemik
Mengacu pada 10 Poin Penyembuhan Bangsa, Partai X menawarkan solusi untuk memastikan MoU ini benar-benar berdampak:
Partai X mendorong:
- Skema beasiswa yang transparan, bebas dari ketidaktepatan sasaran.
- Mekanisme verifikasi Desil yang akurat untuk memastikan bantuan tepat kepada yang membutuhkan.
- Keterlibatan pakar pendidikan dan psikologi dalam menyusun kurikulum pendampingan akademik.
- Sistem pencatatan minat bakat dan hasil DNA Talent,
- Database nasional siswa SR,
- Proses seleksi beasiswa dan pemantauan progres kuliah.
- Pendidikan moral dan ideologi kebangsaan,
- Pemahaman tanggung jawab sosial,
- Kesadaran bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk keadilan sosial dan persatuan bangsa.
- Partai X mengusulkan musyawarah lintas sektor antara pemerintah, kampus, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk menyusun peta jalan nasional pemerataan pendidikan.
Partai X menyambut baik MoU ini sebagai bentuk sinergi lintas kementerian, namun menegaskan bahwa implementasi adalah kunci. Pendidikan harus menjadi instrumen untuk membuka mobilitas sosial, bukan memperkuat ketimpangan.
Dengan prinsip bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat, Partai X menilai negara harus memastikan setiap siswa Sekolah Rakyat apa pun latar belakangnya memiliki kesempatan yang sama untuk maju, berkarya, dan meraih masa depan yang layak.
