beritax.id – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong seluruh pemangku kepentingan terlibat menyelesaikan persoalan sosial di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa permasalahan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan dasar menjadi perhatian utama Presiden Prabowo.
Wiyagus mengatakan persoalan tersebut akan segera dievaluasi untuk menentukan intervensi yang tepat. Ia menyampaikan komitmen Kemendagri mengoordinasikan kebijakan pusat dengan daerah untuk memperbaiki kondisi perbatasan.
Komitmen Kemendagri Mengawal Pemerintahan Daerah di Perbatasan
Wiyagus menjelaskan bahwa Kemendagri terus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Ia membuka ruang diskusi bagi kepala daerah untuk membahas persoalan daerah secara langsung.
Kemendagri memiliki sejumlah komponen pendamping yang dapat membantu menyelesaikan masalah daerah. Wiyagus memastikan dukungan tersebut tersedia bagi seluruh pemerintah daerah.
Rapat Koordinasi Perbatasan di Sambas dihadiri unsur DPR, BNPP dan Forkopimda. Pertemuan ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan perbatasan secara nasional.
Partai X: Negara Wajib Hadir di Garis Terdepan Layanan Publik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan tiga tugas negara harus menjadi pedoman utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menyatakan wilayah perbatasan adalah wajah negara yang harus mencerminkan keadilan.
Partai X menilai pelayanan dasar di perbatasan sering tertinggal karena minim koordinasi. Negara harus hadir memberikan kepastian layanan publik yang berkualitas.
Prayogi menegaskan masyarakat perbatasan berhak menikmati layanan pendidikan dan kesehatan setara kota besar. Menurutnya, ketertinggalan perbatasan adalah kegagalan kebijakan masa lalu.
Prinsip Partai X: Pemerataan dan Kedaulatan Rakyat di Wilayah Terluar
Dokumen resmi Partai X menegaskan pemerataan sebagai inti pembangunan nasional. Negara wajib memastikan kesejahteraan merata hingga wilayah terdepan.
Partai X memandang bahwa wilayah perbatasan merupakan titik strategis yang harus dibangun berbasis kedaulatan rakyat. Pembangunan tidak boleh hanya fisik, tetapi harus memperkuat kapasitas manusia.
Prinsip Partai X menekankan pentingnya pelayanan negara yang tidak diskriminatif. Daerah jauh wajib mendapatkan prioritas kebijakan yang setara.
Analisis Partai X: Masalah Perbatasan Menunjukkan Kelemahan Tata Kelola Negara
Partai X menilai lambatnya penyelesaian persoalan perbatasan menunjukkan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Lemahnya infrastruktur sosial dan pelayanan dasar adalah bukti kurangnya kehadiran negara.
Menurut Partai X, perbatasan sering diperlakukan sebagai halaman belakang negara. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat membuat kualitas hidup masyarakat perbatasan stagnan.
Partai X menegaskan bahwa perbaikan perbatasan harus dimulai dari reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Tanpa pembenahan ini, masalah lama akan berulang.
Solusi Partai X: Transformasi Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Daerah
Merujuk prinsip dalam Partai X, beberapa solusi strategis adalah:
Partai X mendorong pembentukan Forum Musyawarah Rakyat Perbatasan sebagai wadah konsultasi kebijakan. Forum ini harus melibatkan masyarakat lokal, akademisi dan pemda.
Negara harus memperkuat layanan dasar melalui pembangunan pusat layanan terpadu di perbatasan. Pusat tersebut harus menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi.
Partai X mengusulkan digitalisasi tata kelola daerah untuk mempercepat respons pemerintah terhadap masalah perbatasan. Sistem ini akan menekan praktik korupsi dan mempercepat pelayanan.
Partai X mendesak sinkronisasi anggaran pusat dan daerah yang berorientasi rakyat. Kebijakan fiskal harus memastikan kebutuhan perbatasan terpenuhi tanpa birokrasi berbelit.
Partai X mendorong pelaksanaan evaluasi periodik lintas lembaga untuk memastikan perbaikan perbatasan berjalan terukur. Evaluasi harus terbuka bagi publik.
Partai X menegaskan bahwa masyarakat perbatasan memiliki hak yang sama dengan warga pusat. Negara harus memastikan layanan dasar bekerja tanpa hambatan. Prayogi R. Saputra menegaskan bahwa perbatasan adalah etalase negara. Ia menekankan pemerintah wajib memastikan perbaikan ini berorientasi pada rakyat, bukan sekadar proyek.
Partai X menyerukan agar pemerintah mempercepat perbaikan sistemik. Perbatasan yang kuat mencerminkan negara yang adil, merata dan berdaulat.
