beritax.id – Sistem pemerintahan hanya bisa berjalan dengan baik jika semua pihak tunduk pada aturan yang sama. Namun di banyak kasus, kerusakan sistem justru terjadi karena pejabat tidak mau diatur oleh regulasi yang mereka buat sendiri. Mereka menempatkan diri sebagai pengecualian, seolah-olah hukum dibuat untuk rakyat, bukan untuk penguasa.
Ketika pejabat merasa kebal aturan, sistem yang seharusnya menjaga negara dari penyimpangan menjadi hampa. Tidak ada struktur pemerintahan yang bisa bertahan jika para pemegang kuasanya menempatkan diri di atas hukum.
Kekuasaan Tanpa Pengawasan Adalah Sumber Kerusakan
Kekuasaan bukan masalah. Yang menjadi persoalan adalah kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan. Ketika pejabat menolak diatur, menolak dievaluasi, dan menolak dikritik, mereka menciptakan ruang gelap yang menjadi tempat subur bagi penyalahgunaan. Dari ruang seperti itu lahir skandal, korupsi, manipulasi, dan keputusan yang merugikan rakyat.
Kekuasaan yang tidak mau dibatasi akan selalu mencari cara untuk melampaui batas. Inilah penyebab sistem pemerintahan memburuk: pejabat tidak ingin diatur, tetapi ingin mengatur semuanya.
Kesalahan Fundamental: Pemerintah Dipersonalisasi sebagai Negara
Kerusakan sistem kerap berakar dari kesalahpahaman mendalam: pemerintah dianggap sebagai negara itu sendiri. Padahal pemerintah hanyalah pelaksana sementara, bukan pemilik negara. Ketika pejabat menyamakan dirinya dengan negara, mereka menolak aturan karena merasa berhak melakukan apa saja.
Dalam struktur negara modern, negara harus lebih kuat daripada pemerintah. Jika pejabat menjadi lebih kuat dari institusi yang mengawasinya, maka sistem akan runtuh secara perlahan.
Kedaulatan Rakyat Digeser oleh Ego Kekuasaan
Kedaulatan seharusnya dipegang oleh rakyat. Pemerintah hanya menjadi alat untuk menjalankan kehendak rakyat. Namun ketika pejabat tidak mau diatur, berarti mereka tidak menghormati sumber kekuasaan itu sendiri. Mereka mengambil alih kedaulatan rakyat dan mengubahnya menjadi kekuasaan personal.
Kedaulatan yang berpindah dari rakyat ke pejabat adalah lampu merah bagi negara. Itulah titik ketika sistem mulai retak, dan retakan kecil itu bisa menghancurkan fondasi bangsa.
Pancasila Tidak Bisa Dijalankan Jika Pejabat Kebal Aturan
Pancasila mengajarkan bahwa kekuasaan harus dijalankan melalui prinsip kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun nilai-nilai itu tidak bisa hidup jika pejabat tidak mau diatur. Sila ke-4 menekankan permusyawaratan, tetapi bagaimana musyawarah bisa berjalan jika pejabat tidak mau dikritik?
Ketika pejabat menjauhi nilai-nilai Pancasila, maka kebijakan yang lahir tidak akan membawa keadilan. Pancasila hanya akan menjadi simbol upacara, bukan pedoman hidup bernegara.
Sistem Rusak Menghasilkan Negara yang Tidak Efektif
Pemerintahan yang sehat membutuhkan proses yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun ketika pejabat menolak aturan, seluruh sistem menjadi tidak efektif. Birokrasi berjalan lambat, penegakan hukum melemah, dan pengambilan keputusan hanya mempertimbangkan kepentingan.
Akibatnya, rakyat tidak mendapatkan layanan publik yang layak, pembangunan berjalan tidak merata, dan ketidakpuasan sosial meningkat. Ini adalah harga mahal dari pejabat yang tidak mau diatur.
Solusi: Membangun Sistem yang Lebih Kuat dari Pejabatnya
Untuk mencegah kerusakan sistem pemerintahan, dibutuhkan langkah-langkah fundamental seperti yang tertuang dalam prinsip dan solusi dalam lampiran:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional. Empat pilar bangsa harus menyusun ulang desain kekuasaan agar pejabat tidak bisa lagi menghindari pengawasan.
- Amandemen UUD agar kedaulatan kembali sepenuhnya ke tangan rakyat. Pejabat hanya menjalankan mandat, bukan memonopoli negara.
- Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah. Agar pejabat tidak bisa mengklaim negara sebagai miliknya.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran. Hukum harus menegakkan aturan secara menyeluruh, termasuk terhadap pejabat.
- Digitalisasi birokrasi untuk menutup celah penyimpangan. Semakin sedikit ruang manual, semakin kecil peluang pejabat bermain kuasa.
- Pemurnian nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman operasional. Pancasila harus menjadi filter setiap kebijakan, bukan dekorasi.
- Pendidikan moral untuk generasi muda. Agar budaya kekuasaan yang menghindari aturan tidak diwariskan ke masa depan.
Pejabat Harus Diatur Agar Negara Selamat
Sistem pemerintahan bukan rusak karena rakyat, tetapi karena pejabat yang tidak mau diatur. Negara akan kuat jika pejabat tunduk pada aturan, bukan sebaliknya. Hanya ketika kekuasaan dibatasi, dipantau, dan diarahkan oleh kehendak rakyat, barulah negara bisa berjalan dengan benar.
Kerusakan sistem bisa dihentikan asal pejabat kembali pada fungsi mereka: pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan.
