beritax.id – Di negeri ini, dua realitas seperti berjalan paralel tanpa pernah bertemu. Di satu sisi, pejabat sibuk mengamankan posisi, memperluas kekuasaan, dan merayakan kemenangan. Di sisi lain, rakyat sibuk mencari cara agar bisa bertahan hidup dari hari ke hari. Jurang antara keduanya semakin lebar, seakan kesulitan rakyat adalah isu pinggiran yang tidak mendesak.
Rakyat berurusan dengan harga-harga yang naik, lapangan kerja yang sempit, dan beban hidup yang makin berat. Sementara itu, ruang kekuasaan dipenuhi oleh perebutan jabatan, permainan pengaruh, serta manuver yang menguras energi negara. Ketimpangan prioritas inilah yang membuat masyarakat merasa ditinggalkan oleh negaranya sendiri.
Ketika Kekuasaan Menjadi Tujuan, Bukan Amanah
Dalam prinsip dasar bernegara, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menyejahterakan rakyat. Namun ketika kekuasaan berubah menjadi tujuan, lahirlah kebijakan yang tidak lagi berpihak pada masyarakat. Fokus pejabat bergeser dari melayani rakyat menjadi melayani kepentingan kekuasaan dan kelompok.
Pengambilan keputusan tidak lagi diarahkan pada penyelesaian masalah rakyat, melainkan untuk memperkuat posisi di lingkar kekuasaan. Ini bukan sekadar penyimpangan teknis, tetapi kegagalan moral yang serius. Negara kehilangan orientasi ketika pejabat lupa bahwa mereka hanyalah pelayan, bukan pemilik negara.
Rakyat Pemilik Kedaulatan, Tapi Tidak Menjadi Prioritas
Dalam teori kenegaraan, rakyat adalah pemilik kedaulatan. Tanpa rakyat, negara tidak punya legitimasi. Namun saat kondisi ekonomi rakyat memburuk ketika harga pangan melonjak, upah tak mencukupi, biaya kesehatan dan pendidikan menekan mereka tidak merasakan hadirnya negara sebagai pelindung.
Banyak masyarakat harus bekerja lebih keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, kebijakan yang seharusnya mengurangi penderitaan justru tertunda atau diperdebatkan karena pertimbangan. Kedaulatan rakyat hanya terasa di atas kertas, tidak dalam kehidupan nyata.
Kekeliruan Mendasar: Negara dan Pemerintah Disatukan
Salah satu akar masalah ini adalah kesalahan terbesar dalam praktik kenegaraan: pemerintah dianggap sebagai negara itu sendiri. Inilah yang membuat pejabat merasa memiliki wewenang penuh, bukan mandat yang harus dipertanggungjawabkan. Padahal pemerintah hanyalah operator sementara dari kehendak rakyat.
Ketika pemerintah mempersonalisasi negara, kritik dianggap serangan, masukan dianggap gangguan, dan suara rakyat dipandang sebagai ancaman stabilitas kekuasaan. Padahal negara yang kuat adalah negara yang mendengar rakyat, bukan yang menghindari mereka.
Pancasila Menjadi Hiasan, Bukan Pedoman
Pancasila mengajarkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun realitas menunjukkan nilai-nilai tersebut sering hilang dalam praktik kenegaraan. Sila keadilan sosial tidak terasa ketika kesenjangan melebar. Sila kemanusiaan memudar saat rakyat dibiarkan berjuang sendiri.
Jika Pancasila hanya menjadi simbol upacara, jangan heran jika pejabat sibuk berkuasa sementara rakyat sibuk bertahan hidup. Peradaban hanya bisa berdiri ketika nilai dijalankan, bukan hanya diucapkan.
Dampak Nyata: Kesenjangan Sosial yang Mengancam Masa Depan Bangsa
Ketika pejabat sibuk mempertahankan posisi, rakyat menghadapi masalah konkret yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Inflasi, pengangguran, ketidakpastian ekonomi, hingga lapangan kerja yang makin kecil membuat hidup masyarakat semakin rentan.
Ketimpangan ini tidak hanya berbahaya secara ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas sosial. Negara akan kesulitan menjaga persatuan jika sebagian besar rakyat merasa dibiarkan menghadapi kesulitan sendirian.
Solusi untuk Mengembalikan Fokus Negara kepada Rakyat
Agar negara kembali berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kekuasaan, diperlukan langkah-langkah fundamental sebagaimana tertuang dalam prinsip dan solusi dalam lampiran:
Menggelar Musyawarah Kenegarawanan Nasional.
Empat pilar bangsa harus menyusun ulang arah negara agar kembali berpijak pada kebutuhan rakyat.
Amandemen UUD untuk memastikan kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat.
Ketika kedaulatan dipulihkan, pejabat tidak bisa lagi memonopoli keputusan.
Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah. Agar kekuasaan tidak menjadi milik pejabat, melainkan tetap milik rakyat.
Reformasi hukum berbasis kepakaran. Penegakan hukum yang berintegritas akan membuat pejabat fokus bekerja, bukan bermain kuasa.
Transformasi digital birokrasi. Agar layanan publik lebih cepat, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.
Pemurnian kembali Pancasila sebagai pedoman operasional. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah harus menjadi roh kebijakan, bukan sekadar slogan.
Pendidikan moral bagi generasi muda. Agar bangsa ini tidak terus menerus dikelola oleh budaya kekuasaan yang salah arah.
Jika Rakyat Terus Sibuk Bertahan Hidup, Negara Sedang Gagal Menjalankan Tugasnya
Negara dibangun untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Ketika rakyat harus bertahan hidup sendirian, artinya ada yang tidak beres dalam kerja negara. Dan ketika pejabat lebih sibuk mempertahankan kuasa daripada memperjuangkan kebutuhan rakyat, maka negara sedang kehilangan tujuan dasarnya.
Bangsa ini hanya akan maju ketika pemerintah kembali pada perannya sebagai pelayan rakyat. Sebab negara menjadi kuat bukan oleh kekuasaan pejabat, tetapi oleh kesejahteraan rakyatnya.
