beritax.id – Biaya hidup di Indonesia semakin melambung. Harga pangan sulit dijangkau, tarif energi naik silih berganti, ongkos pendidikan dan kesehatan jauh dari ideal, sementara pendapatan masyarakat tidak beranjak sejalan. Kondisi ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara kebutuhan dasar dan kemampuan finansial warga.
Di pasar-pasar, keluhan terus terdengar: harga beras tidak stabil, harga telur melambung, bahkan komoditas sederhana seperti cabai dan bawang kerap memicu gejolak. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pangan dan tata kelola distribusi di Tanah Air.
Kebijakan Tidak Sinkron, Rakyat Jadi Korban
Krisis biaya hidup tidak muncul secara acak. Banyak faktor yang saling terkait, mulai dari lemahnya koordinasi antar-instansi hingga kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan publik. Ketika kebijakan fiskal dan pangan berjalan tanpa sinkronisasi, dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.
Di sisi lain, ruang ekonomi yang terlalu dipengaruhi kepentingan kelompok berkekuatan modal membuat mekanisme pasar tidak bekerja secara wajar. Distribusi barang menjadi tidak efisien, banyak rantai pasok tidak transparan, dan kesempatan usaha bagi pelaku sering terhambat oleh regulasi yang tidak sensitif pada kenyataan lapangan.
Ketika pemerintah gagal mengatur dengan tegas, maka pasar mengambil alih dan yang selalu kalah adalah masyarakat.
Kedaulatan Ekonomi Harus Dipulihkan
Krisis biaya hidup adalah cermin ketidaktegasan negara dalam menjalankan tiga fungsi utamanya melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur agar kepentingan umum menjadi prioritas.
Jika kebijakan ekonomi tidak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka peluang eksploitasi semakin besar. Pangan, energi, transportasi, dan layanan publik tidak boleh menjadi komoditas yang sepenuhnya dikendalikan pasar tanpa pengawasan yang kuat.
Memulihkan kedaulatan ekonomi berarti memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kelompok yang diuntungkan oleh ketidakpastian harga.
Solusi untuk Menekan Biaya Hidup
Untuk menghentikan meluasnya beban hidup rakyat, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang berbasis prinsip keberpihakan, transparansi, dan keberanian mengatur. Tiga langkah berikut menjadi fondasi untuk mengendalikan biaya hidup:
Transparansi rantai pasok dan pengendalian distribusi pangan. Setiap titik distribusi harus diawasi ketat. Keterbukaan data mengenai stok, pergerakan, dan jalur distribusi akan menutup praktik manipulasi yang selama ini membebani konsumen.
Penguatan produksi dalam negeri dan pemberdayaan pelaku kecil. Petani, nelayan, dan UMKM harus menjadi poros ekonomi nasional. Ketika produksi domestik kuat, ketergantungan pada impor menurun, dan harga menjadi lebih stabil.Kebijakan energi dan tarif publik yang berpihak pada rakyat. Penyesuaian tarif energi harus mempertimbangkan dampak langsung terhadap kelompok rentan. Negara wajib memastikan biaya dasar seperti listrik, air, dan transportasi tidak melampaui kemampuan masyarakat.
