beritax.id — Indonesia bukan bangsa yang kekurangan orang cerdas. Dari teknologi, riset, inovasi sosial hingga kreativitas ekonomi, rakyat Indonesia terbukti mampu menunjukkan kapabilitas luar biasa. Namun, di tengah potensi besar itu, muncul satu problem mendasar yang sering kali menjadi akar dari stagnasi nasional ketiadaan pemimpin yang berani berlaku adil.
Keadilan bukan sekadar keputusan administratif, melainkan keberanian moral untuk berpihak pada kebenaran meski berisiko melawan arus kekuasaan. Ketika keberanian moral ini hilang, negara cenderung tergelincir dalam penyalahgunaan wewenang, bias kebijakan, dan pengabaian terhadap kebutuhan rakyat.
Rinto Setiyawan: Negara Tanpa Keberanian Menegakkan Keadilan Akan Terjebak dalam Krisis
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas fundamental melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat . “Tugas negara itu jelas. Jika pemimpin tidak berani adil, ketiga tugas ini pasti mandek,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberanian seorang pemimpin untuk menegakkan keadilan adalah fondasi stabilitas negara. Tanpa keberanian tersebut, negara kehilangan moralitas dan rakyat akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan.
Ketidakadilan Sistemik yang Muncul dari Salah Kaprah Memahami Negara
Dokumen prinsip Partai X menegaskan bahwa pemerintah bukan negara, melainkan sebagian kecil rakyat yang diberi tugas menjalankan fungsi pelayanan dan pengaturan rakyat . Ketika pejabat merasa dirinya adalah pemilik negara, keadilan sulit hadir karena kekuasaan digunakan untuk kenyamanan pribadi, bukan amanat rakyat.
Kesalahan ini telah menghasilkan berbagai bentuk manipulasi kekuasaan, yang dalam dokumen Partai X disebut sebagai pengkhianatan terhadap esensi Pancasila dan tujuan kemerdekaan negara .
Partai X menilai bahwa Pancasila hari ini lebih sering muncul sebagai tema pidato daripada pedoman kebijakan nyata. Padahal sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari seluruh rangkaian sila yang saling berkaitan. Ketika pemimpin tidak mempraktikkan Pancasila, terutama sila ke-2 hingga ke-5, keadilan tidak mungkin terwujud.
Lampiran Partai X menjelaskan bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap Pancasila dan ancaman pada rasa keadilan rakyat . Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi masalah keberanian moral. Dan keberanian moral hanya dapat lahir dari kepemimpinan negarawan bukan sekadar penguasa.
Prinsip Partai X: Negarawan Adalah Kunci Keadilan
Menurut dokumen resmi Partai X, negarawan adalah mereka yang bijaksana, berwibawa, visioner, ahli dalam kenegaraan dan pemerintahan, serta berkomitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat .
Negarawan berbeda dengan pejabat. Negarawan memimpin dengan moral. Pejabat memimpin dengan jabatan. Dan Indonesia butuh lebih banyak negarawan bukan sekadar pemimpin administratif.
Solusi Partai X Untuk Menghadirkan Pemimpin Yang Berani Adil
Solusi ini mengacu langsung pada Prinsip Partai X :
1. Amandemen Kelima UUD 1945
Mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat sehingga keberanian pemimpin diuji melalui mekanisme kontrol publik yang kuat.
2. Pembentukan MPRS Sementara
Mengawal transisi sistem pemerintahan menuju model negara yang lebih adil dan transparan.
3. Pemisahan Tegas antara Negara dan Pemerintah
Agar pemerintah tidak lagi menjadi pusat kekuasaan absolut dan keadilan bisa ditegakkan tanpa bias struktural.
4. Pemaknaan Ulang Pancasila sebagai Pedoman Operasional
Pancasila harus menjadi dasar kebijakan nyata, bukan sekadar alat retorika kekuasaan.
5. Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran
Mencegah keadilan ditentukan oleh suara terbanyak atau kekuatan uang, tetapi oleh kebenaran dan kompetensi.
6. Transformasi Birokrasi Digital
Memutus ruang korupsi dan memastikan keadilan administratif dapat diakses seluruh rakyat.
7. Pendidikan dan Moral Berbasis Pancasila
Membentuk generasi yang lebih berani, lebih adil, dan sadar bahwa mereka adalah pemilik negara bukan objek kekuasaan.Indonesia memiliki rakyat yang cerdas, pekerja keras, dan penuh potensi. Namun negara hanya bisa maju bila dipimpin oleh mereka yang berani adil, bukan yang sekadar pandai mengelola kekuasaan.
