beritax.id – Mahkamah Konstitusi membatalkan HGU 190 tahun di IKN. Putusan ini juga membatalkan HGB dan Hak Pakai hingga 160 tahun. Keputusan itu dinilai harus mengikat pemerintah dan investor.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa putusan MK tidak menghambat investasi. Ia yakin pemerintah akan menyiapkan insentif lain bagi investor. Ia menyatakan bahwa evaluasi dan tata kelola pertanahan di IKN akan diperkuat.
Kontroversi muncul karena aturan HGU IKN dianggap tumpang tindih. Pemohon mengungkapkan adanya dua regulasi berbeda terkait durasi HGU, HGB, dan Hak Pakai. Mereka menilai aturan yang kabur membuka peluang penguasaan tanah oleh pihak asing. Hal ini dinilai berbahaya bagi generasi mendatang.
MK menilai sejumlah pasal inkonstitusional. MK menyatakan jangka waktu hingga 190 tahun melemahkan posisi negara dalam menguasai tanah. Norma yang ambigu dinilai membuka ruang salah tafsir. Potensi penyalahgunaan juga meningkat.
Sikap Partai X: Negara Harus Berdiri untuk Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menyoroti polemik ini. Ia mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga. Negara wajib melindungi rakyat. Negara harus melayani rakyat. Serta negara juga harus mengatur rakyat. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk pada investor.
Partai X menilai insentif pengganti harus dikaji secara hati-hati. Jangan sampai insentif baru membuat rakyat dirugikan. Jangan sampai negara kehilangan kendali atas tanah publik. Tanah adalah sumber kedaulatan rakyat.
Prinsip Partai X: Negara Milik Rakyat, Bukan Rezim
Prinsip Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Pemerintah bukan pemilik negara. Ia hanya sopir dalam analogi bus negara. Rakyat adalah pemilik sekaligus penumpang yang berhak menentukan arah.
Prinsip ini menegaskan negara harus efektif dan transparan. Negara juga harus melindungi kepentingan generasi mendatang. Partai X menegaskan bahwa tanah negara bukan komoditas jangka panjang. Tanah adalah aset strategis rakyat.
Analisis Kritis: Risiko Insentif Tanpa Akuntabilitas
Partai X menilai insentif baru harus dikawal ketat. Insentif tanpa batas bisa memperlemah negara. Insentif tanpa evaluasi bisa merugikan rakyat. Dan insentif tanpa transparansi berpotensi membuka ruang korupsi.
Partai X menegaskan bahwa kebijakan IKN jangan melampaui batas konstitusi. Kebijakan IKN harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kebijakan IKN tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu.
Solusi Partai X: Perbaikan Sistemik untuk Menjaga Tanah Negara
Berdasarkan dokumen resmi Partai X, ada solusi utama yang relevan:
1. Reformasi hukum berbasis kepakaran
Aturan tanah harus dirumuskan oleh ahli. Rumusan aturan harus jelas dan tidak ambigu. Rumusan aturan harus menutup peluang penyalahgunaan.
2. Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah
Tanah negara tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Tanah negara harus dijaga oleh sistem negara. Pemerintah hanya pengelola sementara.
3. Transformasi birokrasi digital
Digitalisasi pertanahan akan memperkuat akuntabilitas. Digitalisasi dapat mencegah manipulasi data tanah.
4. Penguatan pendidikan bagi rakyat
Rakyat harus paham arti kedaulatan tanah. Rakyat harus sadar bahwa negara bukan milik rezim. Serta rakyat harus ikut mengawasi kebijakan tanah.
5. Media negara sebagai sarana edukasi publik
Informasi soal tanah harus transparan. Edukasi harus melibatkan semua media negara. Edukasi harus menekankan kedaulatan rakyat.
Partai X menegaskan bahwa tanah adalah fondasi kedaulatan. Tanah tidak boleh dipreteli untuk menarik investor. Negara tidak boleh melemahkan posisi rakyat.
Partai X meminta pemerintah berhati-hati merumuskan insentif baru. Insentif baru harus adil. Insentif baru harus transparan. Dan insentif baru harus menjaga hak rakyat. Tanpa itu, negara akan kehilangan arah.
