beritax.id — Dalam perjalanan panjang demokrasi Indonesia, relasi antara rakyat dan pemerintah sering kali dipahami secara keliru. Rakyat justru dibuat merasa takut bersuara, takut mengkritik, bahkan takut mempertanyakan kebijakan yang merugikan mereka. Padahal dalam prinsip dasar kenegaraan, rakyatlah pemilik kedaulatan, sementara pemerintah hanyalah pelaksana mandat.
Dalam konteks inilah Partai X menegaskan kembali bahwa sebuah negara hanya dapat berdiri kokoh bila kekuasaan dijalankan dengan rasa hormat dan keberpihakan kepada rakyat. Bila sebaliknya yang terjadi pemerintah yang merasa berhak memperlakukan rakyat sebagai bawahan maka negara sedang mengarah pada krisis moral dan krisis legitimasi.
Pemerintah Harus Takut Salah, Bukan Rakyat yang Harus Takut Mengkritik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara sangat jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat sebagaimana tertuang dalam dokumen prinsip Partai X .
Ia menegaskan bahwa pejabat negara bukanlah penguasa. Mereka hanyalah pelayan rakyat alias TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dalam konteks jabatan publik, seperti tercantum dalam prinsip Partai X bahwa “pejabat atau pemerintah bukanlah penguasa atau pemegang kekuasaan karena mereka adalah pelayan rakyat” .
Menurut Prayogi, pemerintah seharusnya takut ketika membuat keputusan yang salah, takut ketika mengabaikan rakyat, dan takut ketika merusak nilai-nilai Pancasila. Rakyat tidak boleh diciptakan sebagai pihak yang dipaksa tunduk, melainkan sebagai pihak yang dihormati, didengarkan, dan dilayani.
Kekuasaan yang Keliru Ketika Rakyat Dibungkam
Partai X menilai bahwa banyak masalah bangsa berakar dari struktur kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat. Dokumen prinsip Partai X menegaskan bahwa negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah, dan pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh rakyat untuk bekerja demi rakyat, bukan demi kelompok tertentu .
Ketika pemerintah bertindak seolah-olah negara adalah dirinya, maka kebijakan publik berubah dari “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” menjadi “dari rakyat, oleh pejabat, untuk pejabat” sebuah penyimpangan yang secara gamblang dijelaskan dalam analogi bus dalam doktrin Partai X.
Prinsip Partai X: Mengembalikan Negara ke Rel yang Benar
Partai X menegaskan beberapa prinsip dasar yang relevan dengan isu ini, di antaranya:
- Rakyat adalah Raja
Prinsip Partai X menyatakan dengan tegas. “Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara sehingga rakyat adalah raja.” - Pemerintah Adalah Pelayan
Pemerintah adalah pekerja rakyat yang bertugas menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan serta bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada oligarki atau kepentingan kelompok tertentu . - Tugas Negara Tiga Hal
Melindungi, melayani, dan mengatur rakyat bukan menguasai, menaklukkan, atau menakut-nakuti rakyat .
Solusi Partai X: Rakyat Harus Berdaya, Pemerintah Harus Terawasi
Untuk mengatasi ketimpangan kekuasaan yang semakin lebar, Partai X menawarkan seperangkat solusi strategis sesuai lampiran dokumen resmi, antara lain:
1. Musyawarah Kenegarawanan Nasional
Melibatkan 4 pilar: intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya. Bertujuan merumuskan desain kenegaraan baru yang menempatkan rakyat sebagai poros kedaulatan .
2. Draft Amandemen Kelima UUD 1945
Mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat, bukan kepada rezim yang berkuasa .
3. Pemisahan Tegas Negara dan Pemerintah
Agar negara tetap berdiri ketika pemerintah melakukan kesalahan atau kolaps. Prinsip ini penting untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan .
4. Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran
Mengurangi ruang korupsi dan memastikan keadilan berpihak kepada yang benar bukan kepada uang, suara, atau kekuasaan .
5. Transformasi Birokrasi Digital
Untuk memutus rantai korupsi dan melipatgandakan akuntabilitas pelayanan publik .
6. Pendidikan Moral dan Berbasis Pancasila
Membangun generasi yang sadar tugasnya sebagai pemilik negara, bukan sekadar penonton.
Penutup: Pemerintah Harus Tunduk pada Rakyat, Bukan Sebaliknya
Partai X menegaskan bahwa bangsa ini hanya dapat maju jika hubungan antara rakyat dan pemerintah dikembalikan ke bentuk aslinya: rakyat di atas, pemerintah di bawah.
Ketika rakyat takut pada pemerintah, negara dalam bahaya. Ketika pemerintah takut pada rakyat, negara dalam selamat.
Karena itu, Partai X menyerukan bahwa setiap pejabat publik harus bekerja dengan kesadaran penuh bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak mutlak, dan rakyat adalah pemilik sah negara.
