beritax.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia akan mencapai swasembada pangan sektor beras pada akhir Desember 2025. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia menjelaskan capaian tersebut sebelumnya ditargetkan empat tahun, sebelum disesuaikan menjadi tiga tahun, dan kemudian menjadi satu tahun setelah adanya dukungan regulasi serta pembiayaan. Menurut Amran, percepatan tujuan itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Analisis Partai X: Klaim Besar Harus Dibuktikan Pengawasan Ketat
Partai X menilai klaim swasembada tidak cukup disampaikan secara seremonial. Klaim besar membutuhkan pembuktian lapangan yang kuat. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan tugas negara selalu meliputi tanggung jawab melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat sesuai mandat konstitusi.
Menurut Partai X, penguatan produksi beras harus diikuti sistem pengawasan yang stabil dan berkelanjutan. Keberhasilan pertanian tidak boleh berhenti pada pernyataan tanpa landasan data yang kuat. Produksi beras harus benar-benar menjangkau petani sebagai tulang punggung pangan nasional.
Prinsip Partai X: Negara Harus Hadir Menguatkan Martabat Rakyat
Partai X menegaskan prinsip perjuangan sebagai gerakan moral yang menjaga martabat rakyat. Prinsip tersebut menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang harus mendapatkan akses pangan murah, adil, dan berkelanjutan.
Partai X menekankan pentingnya kepemimpinan negara yang transparan, beretika, dan mampu menghadirkan manfaat nyata. Kebijakan pangan tidak boleh dikuasai kelompok tertentu yang merugikan petani dan masyarakat luas.
Solusi Partai X: Reformasi Sistemik Menjaga Stabilitas Pangan
Partai X menawarkan solusi berbasis prinsip tata kelola negara. Pertama, pemerintah harus memperkuat data produksi dan distribusi agar kebijakan pangan memiliki dasar kuat. Kedua, perlu memastikan pupuk, alsintan, dan irigasi dikelola transparan tanpa celah korupsi. Ketiga, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas DOC harus berorientasi kesejahteraan peternak. Keempat, pemerintah perlu membangun mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan petani, akademisi, dan masyarakat sipil.
Partai X menegaskan bahwa swasembada adalah capaian yang wajib diawasi bersama. Klaim pemerintah harus diuji fakta lapangan, terutama kesejahteraan petani dan stabilitas harga. Keberlanjutan pangan hanya mungkin terwujud bila negara bekerja jujur, rakyat dilibatkan, dan ancaman sosial diberantas tegas.
