beritax.id – Anggota Komisi V DPR RI Hanan A. Rozak mendorong peningkatan kesejahteraan driver transportasi online. Ia menilai perlindungan sosial dan kebijakan tarif adil sangat dibutuhkan dalam ekosistem ekonomi digital.
Hanan menyebut jutaan pengemudi online masih menanggung beban besar sebagai ujung tombak operasional platform. Ia menegaskan tantangan kesejahteraan mereka membutuhkan perhatian serius dan kebijakan berkeadilan. Hanan menyoroti masalah integrasi moda transportasi online yang belum optimal. Ia menilai standar operasional dan kelayakan kendaraan masih belum terjamin di seluruh daerah.
Pengemudi juga belum tercakup sebagai pekerja formal sehingga tidak memperoleh jaminan sosial memadai. Kondisi ini memperkuat urgensi regulasi yang setara dan berpihak kepada pengemudi.
Serikat Pengemudi Online Indonesia mengusulkan kenaikan tarif dasar per kilometer. Usulan muncul karena tarif yang ada dinilai tidak sesuai beban operasional harian. Hubungan kemitraan pengemudi dengan aplikator dinilai belum berimbang dan kurang transparan. Hanan menekankan perlunya pembagian keuntungan secara proporsional dan adil.
Partai X: Negara Wajib Memberi Perlindungan Nyata
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menegaskan tugas negara mencakup tiga hal penting. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil.
Partai X menilai pengemudi online harus diperlakukan sebagai bagian penting ekonomi digital. Kesejahteraan mereka wajib menjadi prioritas strategis kebijakan publik nasional.
Solusi Partai X
Partai X menegaskan bahwa keadilan publik harus menjadi dasar setiap kebijakan nasional. Negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat melalui keberpihakan pada kelompok rentan dan pekerja informal. Prinsip ini menempatkan martabat manusia sebagai inti pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ekonomi harus berpihak kepada pelaku kerja, bukan hanya pemilik modal.
Partai X menawarkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan pengemudi online. Negara harus menetapkan tarif adil berdasarkan kajian independen dan transparan. Pemerintah wajib memasukkan pengemudi dalam sistem jaminan sosial nasional dengan skema berkeadilan. Regulasi kemitraan harus jelas mengatur hak dan kewajiban agar pengemudi mendapat posisi setara. Upaya pemberantasan judi online juga harus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga pengemudi.
