beritax.id — Sebuah negara bisa tetap berdiri meski ekonominya melemah, sistem pemerintahannya goyah, atau teknologinya tertinggal. Namun satu hal yang tidak dapat ditoleransi adalah pemerintahan yang berjalan tanpa kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan bukan sekadar kemampuan mengambil keputusan, tetapi kemampuan membaca akibat jangka panjang, melihat kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan, serta menimbang setiap langkah dengan berpijak pada moral negara.
Ketika kebijaksanaan hilang, pemerintahan tetap bergerak, tetapi tanpa arah. Kebijakan tetap dibuat, tetapi tanpa kedalaman. Negara tetap berjalan, tetapi menuju ketidakpastian. Inilah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai ancaman waktu kerusakan perlahan yang mungkin tidak terlihat hari ini, namun akan menghantam masa depan bangsa dengan dampak yang jauh lebih berat.
Peringatan Prayogi R Saputra: Tanpa Kebijaksanaan, Tugas Negara Akan Tergelincir
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas pokok: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tugas ini hanya dapat dijalankan jika pemimpin dan penyelenggara negara memiliki kebijaksanaan dalam melihat masalah rakyat secara utuh.
Prayogi menegaskan bahwa kebijaksanaan adalah prasyarat moral agar keputusan negara tidak merugikan rakyat dalam jangka panjang. Tanpa kebijaksanaan, pemerintah hanya akan menjadi operator administratif, bukan penjaga masa depan bangsa. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan yang tidak bijak memang tidak selalu terlihat berbahaya hari ini, tetapi pasti akan meninggalkan beban bagi generasi berikutnya.
Partai X menekankan bahwa negara yang sehat memerlukan pemimpin berwatak negarawan, bukan sekadar penguasa. Seorang negarawan, menurut Partai X, adalah sosok yang bijaksana, berwibawa, visioner, dan memahami ilmu kenegaraan serta pemerintahan.
Tanda-Tanda Pemerintahan Kehilangan Kebijaksanaan
Pemerintahan yang kehilangan kebijaksanaan tidak selalu tampak kacau dari luar. Justru tanda-tandanya sering lembut dan sulit disadari:
- Kebijakan dibuat karena tekanan kekuasaan, bukan kebutuhan rakyat.
- Kritik dianggap ancaman, bukan masukan.
- Institusi melemah karena pejabat dipilih berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi.
- Keputusan cepat diprioritaskan, sementara keputusan bijak diabaikan.
- Rakyat diperlakukan sebagai objek, bukan subjek pembangunan.
- Masa depan negara dikorbankan untuk kepentingan jangka pendek.
Inilah ancaman waktu yang dimaksud: kerusakan yang bergerak perlahan, tetapi pasti.
Solusi Partai X: Mengembalikan Kebijaksanaan dalam Pemerintahan
Partai X telah menyiapkan 10 solusi penyembuhan bangsa untuk mengembalikan kebijaksanaan sebagai inti dari pemerintahan yang sehat, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi prinsip Partai X :
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional, untuk menyatukan kepakaran, kebijakan, dan moralitas nasional.
- Amandemen Kelima UUD 1945, agar kedaulatan benar-benar kembali ke tangan rakyat.
- Pembentukan MPRS Sementara, menjaga transisi menuju struktur pemerintahan yang lebih bijaksana.
- Pemisahan tegas negara dan pemerintah, agar negara tidak rapuh oleh kesalahan rezim.
- Pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, bukan slogan seremonial.
- Pembubaran partai yang gagal mendidik rakyat, disertai verifikasi ulang seluruh parpol.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, agar kebijakan hukum tidak tunduk pada tekanan kekuasaan.
- Transformasi birokrasi digital, guna meningkatkan transparansi dan menghilangkan ruang manipulasi.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila, untuk melahirkan generasi pemimpin yang bijaksana.
- Pemanfaatan media negara, agar ruang publik dipenuhi edukasi, bukan propaganda.
Solusi-solusi ini dirancang bukan untuk memperbaiki gejala, tetapi untuk menyembuhkan akar masalah dalam tata kelola negara: hilangnya kebijaksanaan dalam kepemimpinan.
Pemerintahan bisa berjalan tanpa visi, tanpa strategi, bahkan tanpa inovasi tetapi tidak bisa berjalan tanpa kebijaksanaan. Tanpa itu, setiap keputusan menjadi taruhan bagi masa depan bangsa.
Prayogi R Saputra dan Partai X mengingatkan bahwa negara hanya dapat menjalankan tugasnya melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil jika dipimpin dengan kebijaksanaan. Jika tidak, maka masa depan bangsa berada dalam ancaman waktu yang terus bergerak.
