beritax.id – Indonesia tidak pernah kekurangan orang yang ingin memimpin, tetapi sangat kekurangan sosok yang rela mengabdi. Di setiap era, selalu ada orang yang mengejar jabatan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami arti menjadi negarawan melayani rakyat tanpa pamrih, menjaga moral kekuasaan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Inilah krisis yang sesungguhnya bukan krisis pemimpin, melainkan krisis negarawan.
Ketika banyak pemimpin hanya berorientasi pada kekuasaan, negara tidak lagi berjalan berdasarkan mandat moral dan tugas konstitusionalnya. Negara bergeser menjadi arena perebutan pengaruh, bukan ruang pelayanan publik. Inilah yang menghancurkan kualitas tata kelola: pejabat ingin berkuasa, tetapi tak siap menjadi pelayan. Maka bangsa stagnan, rakyat frustrasi, dan negara kehilangan arah.
Peringatan Rinto Setiyawan: Negara Harus Kembali pada Tiga Tugas Dasar
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa akar persoalan bukan pada kurangnya pemimpin, melainkan pada hilangnya kesadaran dasar mengenai tugas negara. “Negara itu punya tiga tugas loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau tiga hal ini dilupakan dan pejabat hanya fokus pada kekuasaan, ya krisis pasti datang,” ujarnya.
Menurut Rinto, keberadaan banyak pemimpin tidak akan memperbaiki keadaan jika mereka tidak memahami bahwa jabatan bukan hak, melainkan amanat. Tanpa kesadaran moral dan etika, pemimpin hanya menjadi penguasa bukan negarawan.
Prinsip Partai X: Negara Harus Diperintah dengan Moral, Bukan Ambisi
Merujuk pada prinsip Partai X, beberapa pedoman kenegarawanan yang kini mulai hilang meliputi:
Kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat, bukan pejabat. Pejabat adalah pelayan, bukan pemilik negara. Kekuasaan harus tunduk pada keadilan dan kemanusiaan. Pancasila harus menjadi prinsip operasional, bukan slogan seremonial. Kebijakan negara wajib berpihak kepada rakyat sebagai pemilik mandat.
Integritas, keteladanan, dan empati adalah syarat utama pemegang jabatan.
Tanpa prinsip-prinsip ini, pemimpin hanya memerintah tidak memandu bangsa.
Krisis negarawan muncul karena beberapa pola jabatan dianggap tujuan, bukan sarana pengabdian. Pemimpin fokus pada elektabilitas, bukan kebermanfaatan. Kebijakan dibuat berbasis transaksi, bukan keadilan sosial. Birokrasi melayani pejabat, bukan masyarakat. Nilai Pancasila tidak diwujudkan dalam keputusan, hanya dalam seremoni.
Indonesia tidak kekurangan SDM, tetapi kekurangan moral pejabatyang siap mengutamakan bangsa di atas diri sendiri.
Solusi Partai X: Membangun Kembali Ekosistem yang Melahirkan Negarawan
- Mewajibkan Etika Kekuasaan sebagai Fondasi Kepemimpinan
Setiap pejabat harus diuji integritasnya melalui mekanisme etik yang ketat, bukan sekadar administratif. - Membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Pelayanan Publik
Pemerintah harus kembali menjadi pelaksana kehendak rakyat, bukan alat pejabat. - Menghidupkan Pancasila dalam Kebijakan, Bukan Upacara
Seluruh kebijakan harus lolos uji nilai: keadilan sosial, kemanusiaan, gotong royong, dan kemaslahatan publik. - Reformasi Birokrasi agar Tidak Menjadi Instrumen Kekuasaan
Birokrasi harus dibersihkan dari konflik kepentingan dan diarahkan untuk melayani masyarakat dengan empati. - Pendidikan Kenegarawanan bagi Generasi Muda
Anak muda harus diberi ruang belajar negara, bukan hanya belajar politik. Negara kuat lahir dari generasi yang sadar bahwa jabatan adalah amanat, bukan hadiah.
Indonesia tidak kekurangan pemimpin yang kita kekurangan adalah moralitas, visi, dan ketulusan seorang negarawan. Pemimpin bisa memerintah, tetapi negarawan membangun negara. Inilah yang harus diperjuangkan jika Indonesia ingin kembali menjadi bangsa yang kuat, bermartabat, dan berdaulat. Partai X menegaskan bahwa jalan keluar dari krisis ini bukan mengganti pemimpin, tetapi membangun negarawan pejabat yang sadar bahwa kekuasaan adalah amanat rakyat, bukan milik pribadi.
