beritax.id – Asih, ibu menyusui dari Palembang, membagikan pengalaman terkait menu program MBG. Ia menerima biskuit susu, bubur MPASI instan, dan susu formula sejak Juni lalu .Ranti, ibu dua anak dari Karanganyar, merasakan hal serupa sejak program berjalan. Ia mendapat bubur instan dan menu siap saji dengan lauk minimal dan sayuran terbatas. Keduanya mengaku menu MBG tidak sesuai pedoman gizi yang selama ini digunakannya. Mereka merasa khawatir karena menu lama dari PMT Posyandu lebih sehat dan beragam.
Perubahan Menu Justru Turunkan Kualitas Asupan Keluarga Rentan
Sebelum MBG hadir, PMT Posyandu menyediakan ikan, telur, dan buah bagi penerima. Menu tersebut sejalan dengan pedoman gizi bayi dan anak yang berlaku nasional. Pedoman PMT mendorong penggunaan bahan pangan lokal yang bergizi seimbang. Pangan ultraproses tidak dianjurkan untuk bayi, balita, ibu hamil dan menyusui.
Namun MBG mengganti menu lokal dengan pangan instan dan olahan ultraproses. Perubahan ini membuat ibu penerima merasa keberatan dan tidak nyaman.
Pakar gizi menyebut MBG berpotensi mengganggu pencapaian tata kelola gizi nasional. Upaya perbaikan gizi sudah dibangun selama satu dekade melalui berbagai regulasi. Permenkes 14 Tahun 2014 menekankan konsumsi pangan lokal dan gizi seimbang. Pedoman Isi Piringku mendorong protein hewani seperti ikan, telur, dan daging.Susu tidak lagi dianggap sumber wajib pemenuhan mikronutrien dalam pedoman resmi. Pemenuhan nutrisi dianjurkan melalui menu lokal yang bergizi dan terjangkau.
Partai X: Negara Wajib Melindungi Gizi Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menyoroti masalah pelaksanaan MBG. Ia mengingatkan negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, program gizi tidak boleh menciptakan masalah baru bagi masyarakat. Ia menegaskan negara harus memastikan setiap program berjalan sesuai pedoman ilmiah.Prayogi menilai masalah gizi bukan sekadar soal pembagian menu instan atau biskuit. Gizi rakyat menyangkut masa depan bangsa yang wajib dijaga dengan serius.
Prinsip Partai X menegaskan negara harus berpihak kepada kebutuhan mendasar rakyat. Gizi adalah hak fundamental yang tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai proyek. Kebijakan pangan dan gizi harus mengikuti ilmu, bukan kepentingan vendor tertentu. Setiap program harus transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan. Partai X menekankan gizi seimbang sebagai dasar pembangunan manusia berkualitas.
Solusi Partai X: Perbaiki Program dengan Standar Gizi Nasional
Pertama, pemerintah harus mengembalikan menu MBG sesuai pedoman gizi resmi. Menu wajib berbasis pangan lokal seperti ikan, telur, ayam, dan sayuran segar. Kedua, hentikan penggunaan pangan ultraproses untuk ibu hamil dan balita. Pangan ultraproses tidak layak diberikan pada kelompok rentan gizi.
Ketiga, sistem pengawasan MBG harus melibatkan tenaga kesehatan dan ahli gizi. Setiap menu harus diverifikasi agar sesuai standar nutrisi yang berlaku. Keempat, perkuat kembali PMT Posyandu sebagai pilar gizi lokal yang terbukti berhasil. Pendekatan komunitas dianggap lebih tepat bagi keluarga berisiko gizi buruk.
Partai X menegaskan MBG harus memberi manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat. Prayogi meminta pemerintah menghentikan praktik yang merugikan rakyat. Menurutnya, rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar program besar. Perbaikan gizi bangsa harus dilakukan dengan akurat, ilmiah, dan berpihak.
