beritax.id — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan kembali komitmen Indonesia menjadi pemimpin global dalam transisi energi dan dekarbonisasi. Hal itu disampaikannya menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Iklim Dunia (COP 30) yang akan digelar di Brazil.
“COP 30 menjadi ajang penting untuk menegaskan posisi Indonesia dalam akselerasi transisi energi,” ujar Eddy di Jakarta, Selasa (11/11).
Ia menjelaskan, Indonesia berkomitmen mempercepat target dekarbonisasi sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Eddy menyebut, Indonesia memiliki modal sumber daya alam besar untuk mengembangkan ekonomi hijau. Dengan 126 juta hektare kawasan hutan dan 3,3 juta hektare mangrove, Indonesia bisa menjadi pilar utama ekonomi karbon dunia.
Dalam forum tersebut, Eddy juga akan memaparkan potensi Sustainable Aviation Fuel (SAF) dan pasar karbon berintegritas tinggi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. “Ini menegaskan kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai climate leader di tingkat global,” ujarnya.
Partai X: Transisi Energi Jangan Jadi Beban Rakyat
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa kebijakan transisi energi harus adil bagi rakyat. “Transisi energi memang penting, tapi jangan sampai rakyat justru menanggung biayanya,” katanya di Jakarta.
Menurut Prayogi, setiap langkah menuju ekonomi hijau harus berpijak pada tiga tugas utama negara melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil.
“Kalau transisi energi membuat tarif listrik naik, harga gas melonjak, dan petani kehilangan lahan itu bukan transisi, itu ketimpangan baru,” tegasnya.
Ia menambahkan, keadilan iklim tidak boleh hanya menjadi jargon diplomatik di forum internasional. “Keadilan iklim harus hadir di dapur rakyat, di sawah petani, dan di pasar tradisional,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Kedaulatan Energi untuk Kesejahteraan
Dalam prinsip dasarnya, Partai X menekankan pentingnya kedaulatan energi sebagai bagian dari keadilan sosial. Negara wajib memastikan bahwa setiap kebijakan energi berorientasi pada kemandirian, efisiensi, dan keberlanjutan.
“Transisi energi tidak boleh dikendalikan korporasi global. Energi harus dikelola untuk rakyat, oleh rakyat, dan berpihak pada rakyat,” tegas Prayogi.
Ia mengingatkan bahwa keadilan ekologis adalah bagian dari tanggung jawab moral negara untuk menjaga kehidupan generasi mendatang.
“Rakyat jangan hanya jadi penonton dalam proyek hijau yang dikuasai segelintir pemodal besar,” tambahnya.
Solusi Partai X: Transisi Energi Berkeadilan
Sebagai langkah solutif, Partai X mendorong sejumlah kebijakan konkret agar transisi energi tidak meninggalkan rakyat di belakang:
- Subsidi adaptif energi hijau untuk petani, nelayan, dan UMKM yang terdampak perubahan sumber energi.
- Program pelatihan energi terbarukan berbasis komunitas, agar rakyat bisa ikut menjadi pelaku, bukan korban.
- Pembangunan industri energi lokal, seperti biogas desa dan solar panel rakyat, untuk memperkuat ekonomi daerah.
- Skema pajak karbon progresif, di mana korporasi besar membayar lebih untuk mendanai adaptasi rakyat.
“Transisi energi yang adil bukan hanya tentang mengganti sumber daya, tapi tentang mengganti paradigma. Dari untung korporasi ke sejahtera rakyat,” ujar Prayogi.
Penutup: Rakyat Harus Jadi Pusat Kebijakan Energi
Partai X menegaskan kembali bahwa keadilan ekologis dan kedaulatan energi adalah fondasi masa depan Indonesia. “Energi bukan sekadar listrik dan bahan bakar, tapi hak hidup rakyat,” kata Prayogi.
Ia menutup dengan pesan tegas. “Kalau transisi energi tidak membuat rakyat lebih kuat, maka itu bukan kemajuan. Itu hanya pergantian kepentingan.”
