beritax.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan akan menutupi kekurangan anggaran operasional Bus Trans Jatim pada tahun 2026. Kekurangan dana itu muncul akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,8 triliun. Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, menegaskan bahwa pelayanan publik seperti Trans Jatim tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Itu program prioritas gubernur dan sangat dibutuhkan masyarakat. Pasti akan kami penuhi anggarannya,” ujar Adhy, Selasa (28/10/2025).
Namun, berdasarkan data DPRD Jawa Timur, anggaran yang tersedia hanya Rp160 miliar dari kebutuhan Rp260 miliar. Kondisi ini membuat operasional Trans Jatim diperkirakan hanya bisa bertahan sampai pertengahan tahun 2026.
Partai X: Pemotongan TKD Adalah Pukulan Langsung ke Pelayanan Rakyat
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai pemangkasan dana transfer ke daerah adalah bentuk ketidakadilan fiskal yang berdampak langsung pada rakyat. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau TKD dipotong, yang terluka bukan pemerintah, tapi rakyat,” tegas Prayogi.
Ia menyoroti bahwa layanan transportasi publik seperti Trans Jatim adalah urat nadi mobilitas masyarakat kelas pekerja dan pelajar. Pemangkasan anggaran bukan hanya menghambat layanan, tetapi juga memperburuk akses warga terhadap pekerjaan dan pendidikan.
“Jangan sampai efisiensi pusat membuat rakyat daerah kehilangan haknya untuk bergerak dan bekerja,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Pemerintah Harus Melayani, Bukan Menyulitkan
Partai X menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan yang adil, anggaran publik harus dikelola berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keberpihakan. Negara wajib hadir untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap layanan dasar, termasuk transportasi umum yang terjangkau.
Menurut prinsip Partai X, pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pelayan rakyat. Jika kebijakan fiskal pusat hanya berorientasi pada efisiensi tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat daerah, maka semangat pelayanan publik telah bergeser menjadi sekadar administrasi angka. “Rakyat tidak butuh efisiensi yang memiskinkan pelayanan,” tegas Prayogi.
Solusi Partai X: Desentralisasi Fiskal dan Prioritas Transportasi Publik
Partai X menawarkan sejumlah solusi agar layanan publik seperti Trans Jatim tidak menjadi korban kebijakan pusat:
- Reformasi sistem transfer ke daerah (TKD). Formula distribusi dana harus mempertimbangkan kebutuhan layanan dasar, bukan sekadar perhitungan makro.
- Optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus memperkuat sumber pajak dan retribusi dengan sistem digital yang transparan.
- Subsidi silang transportasi. Surplus dari sektor industri dan pariwisata dapat dialihkan untuk mendukung transportasi publik.
- Kemitraan publik-swasta berbasis keadilan sosial. Pihak swasta bisa terlibat dalam pengelolaan transportasi tanpa mengambil alih kepentingan publik.
- Monitoring publik secara terbuka. Rakyat harus bisa mengawasi langsung bagaimana dana transportasi dikelola dan digunakan.
Penutup: Pelayanan Publik Tak Boleh Jadi Korban Angka
Prayogi menegaskan bahwa Trans Jatim bukan sekadar proyek transportasi, tapi simbol hadirnya negara di tengah rakyat. “Kalau bus berhenti, itu tandanya pemerintah berhenti melayani. Jangan biarkan rakyat menunggu di halte kosong,” ujarnya.
Partai X menutup dengan pesan bahwa anggaran adalah amanah, bukan sekadar instrumen fiskal. Ketika negara memangkas dana untuk rakyat, yang hilang bukan hanya angka tapi juga kepercayaan. “Negara kuat bukan karena surplus anggaran, tapi karena warganya bisa bergerak dengan layak,” pungkasnya.
