bertax.id — Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan kembali hakikat mendasar tugas negara yang sejati. Ia menegaskan bahwa tujuan utama negara bukanlah menumpuk kekuasaan, melainkan menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
“Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi jangan sampai tugas itu berubah menjadi alat kekuasaan,” ujar Rinto dengan nada tegas.
Menurutnya, fenomena kekuasaan yang menjauh dari nilai kemanusiaan kini semakin nyata. Banyak pemimpin lebih sibuk mempertahankan citra dan posisi ketimbang mendengarkan suara rakyat. Dalam konteks ini, Rinto menilai bahwa nilai kemanusiaan harus menjadi prioritas di atas segala ambisi kekuasaan.
Negara Adalah Wadah Keadilan, Bukan Alat Dominasi
Partai X menegaskan bahwa negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk membuat kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan bersama.
Namun dalam praktiknya, banyak pemimpin justru bertindak seolah negara adalah miliknya. Padahal, seperti dijelaskan dalam prinsip Partai X, negara bukan rezim, dan rezim bukan negara. Pemerintah hanyalah instrumen, bukan penguasa tunggal atas kehidupan rakyat.
“Negara harus tetap berdiri bahkan ketika pemerintahan berganti atau kolaps. Karena rakyatlah pemilik sejati kedaulatan, bukan pejabat yang sedang berkuasa,” tegas Rinto.
Dalam pandangan Partai X, penyalahgunaan kekuasaan lahir ketika pemerintah kehilangan kesadaran akan mandat kemanusiaan. Kekuasaan yang terpisah dari nilai kemanusiaan hanya melahirkan kesewenang-wenangan, bukan kemajuan.
Kepemimpinan yang Mengedepankan Nilai Kemanusiaan
Partai X menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya pandai memerintah, tetapi mampu merasakan penderitaan rakyatnya. Kepemimpinan yang berakar pada nilai kemanusiaan menempatkan rakyat sebagai tujuan, bukan alat kekuasaan.
Negarawan, menurut Partai X, adalah sosok bijaksana, berwibawa, dan visioner. Ia tidak hanya memahami ilmu kenegaraan dan pemerintahan, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia. Setiap kebijakan harus diuji dengan satu pertanyaan moral: apakah keputusan itu memuliakan rakyat atau justru menindasnya.
“Popularitas bisa memudar, tapi nilai kemanusiaan akan selalu hidup. Pemimpin yang manusiawi tidak takut kehilangan jabatan, karena yang ia perjuangkan adalah keadilan,” ujar Rinto dalam refleksinya.
Politik yang sejati adalah perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Prinsip Partai X: Rakyat Adalah Raja, Pejabat Adalah Pelayan
Dalam dokumen prinsipnya, Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa atas rakyat. Pejabat negara seharusnya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Prinsip ini menuntut kejelasan etika dan moral dalam menjalankan kekuasaan. Pemerintah harus melayani dengan transparan, efektif, dan efisien. Dalam kerangka Pancasila, Partai X memaknai sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai fondasi moral kenegaraan. Tanpa nilai kemanusiaan, sila-sila lain kehilangan maknanya. Karena itu, Partai X menyerukan “daur ulang nilai-nilai Pancasila” agar kembali menjadi pedoman nyata dalam kebijakan publik, bukan sekadar slogan seremonial.
Solusi Partai X: Mengembalikan Etika dalam Kekuasaan
Sebagai langkah solutif, Partai X menawarkan peta jalan untuk membangun sistem kenegaraan yang berpihak pada nilai kemanusiaan.
Pertama, mengadakan Musyawarah Kenegarawanan Nasional yang melibatkan empat pilar bangsa kaum intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya untuk menyusun visi kebangsaan baru berbasis nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Kedua, mendorong Amandemen Kelima UUD 1945 guna mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Amandemen ini diharapkan menjadi fondasi untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang mengawal proses transisi menuju sistem pemerintahan yang sehat dan berkeadilan.
Ketiga, Partai X menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara negara dan pemerintah. Dengan pemisahan ini, negara tetap berdiri tegak meski pemerintahan berganti. Reformasi hukum berbasis kepakaran juga menjadi keharusan agar keadilan tidak lagi diperjualbelikan.
Selain itu, Partai X mendorong pendidikan moral dan berbasis Pancasila di seluruh sekolah. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang sadar ideologi, berkarakter, dan memahami tanggung jawabnya sebagai warga negara.
Digitalisasi birokrasi pun harus dilanjutkan sebagai bentuk transparansi dan pencegahan korupsi. Dengan sistem digital, pelayanan publik menjadi lebih bersih, cepat, dan akuntabel.
Partai X: Dari Kekuasaan Menuju Pengabdian
Partai X meyakini bahwa peradaban bangsa hanya akan maju bila kekuasaan dikelola dengan hati yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang ingin menguasai, tetapi mereka yang siap melayani dengan integritas.
Nilai kemanusiaan harus mengalahkan ambisi kekuasaan. Karena tanpa kemanusiaan, negara akan kehilangan arah. Dalam semangat keadilan sosial, Partai X menyerukan perubahan paradigma dari dominasi menuju pengabdian.
Seperti yang disampaikan Rinto Setiyawan, tugas negara sejati bukanlah mempertahankan kekuasaan, tetapi memastikan setiap rakyat hidup aman, sejahtera, dan bermartabat.
