beritax.id – Ketua DPR Puan Maharani menegaskan parlemen dan pemerintah harus memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik. Dalam pidato pembukaan masa persidangan II DPR tahun sidang 2025–2026, ia menyoroti pola pikir birokrasi lama yang justru menyulitkan rakyat.
Menurut Puan, pemerintah seharusnya menolong, bukan menunda. Negara yang cepat melayani rakyat adalah wujud nyata tanggung jawab konstitusional. Ia meminta agar fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Partai X: Itulah Hakikat Pemerintahan yang Sejati
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menilai, pernyataan Puan Maharani sejalan dengan pandangan dasar Partai X bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, pemerintah sering kali terjebak pada pola birokrasi yang menjauh dari rakyat. Padahal, pejabat hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Ia menegaskan, negara harus hadir untuk mempermudah akses rakyat terhadap kesejahteraan, bukan memperbanyak regulasi yang mempersulit. “Pemerintah sejati adalah pelayan rakyat. Negara harus bekerja cepat, transparan, dan efisien demi keadilan sosial,” tegas Rinto.
Menyoal Maraknya Judi Online dan Ketimpangan Sosial
Partai X menyoroti bahwa di tengah pidato moral pelayanan publik, maraknya judi online justru menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan etika sosial. Judi online menjadi cermin dari kegagalan negara melindungi moral dan ekonomi rakyat. Bagi Partai X, negara tidak boleh sekadar menegur perilaku sosial rakyat, tetapi harus memperbaiki akar masalahnya kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya pendidikan moral. “Ketika judi online tumbuh, itu bukan sekadar soal hukum, tetapi tanda negara absen dalam melayani dan melindungi rakyatnya,” ujar Rinto.
Prinsip Partai X: Pemerintah Bukan Penguasa, Melainkan Pelayan
Dalam doktrin Partai X, negara terdiri dari tiga unsur: wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah hanyalah sopir yang membawa bangsa menuju tujuan kesejahteraan. Karena itu, setiap kebijakan publik harus berorientasi pada rakyat, bukan pada kepentingan pejabat atau partai penguasa.
Solusi Partai X: Reformasi Birokrasi dan Moral Publik
Partai X menilai pelayanan publik hanya bisa optimal jika sistem pemerintahan dirombak berdasarkan nilai Pancasila yang sejati.
Partai X menawarkan solusi konkret, antara lain:
- Reformasi hukum berbasis kepakaran agar kebijakan berpihak pada kebenaran, bukan kekuasaan.
- Transformasi birokrasi digital untuk menutup celah korupsi dan mempercepat pelayanan publik.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila di seluruh jenjang pendidikan agar generasi mendatang paham makna negara dan tanggung jawabnya.
Dengan langkah itu, pelayanan publik bukan lagi jargon, melainkan kewajiban moral negara kepada rakyatnya.
Negara yang Melayani, Negara yang Beradab
Partai X menegaskan, pernyataan Puan harus diikuti tindakan nyata dari pemerintah. Negara harus benar-benar hadir untuk menolong rakyat, mempercepat layanan publik, dan menegakkan keadilan. Sebab bagi Partai X, pemerintahan sejati bukan sekadar struktur kekuasaan, tetapi alat pengabdian kepada rakyat dan bangsa. Negara yang melayani dengan adil adalah negara yang beradab.
