beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti banyak daerah yang protes data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap tidak akurat terkait dana daerah. Ia menegaskan bahwa pihaknya berpegang pada data resmi dan sudah dicek berkali-kali.
“Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” kata Purbaya. Hal ini dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 dikutip dari YouTube Kemenkeu, Jumat (31/10/2025).
Purbaya menyebut kredibilitas Kemenkeu bisa dijaga dan terkait daerah berada di bawah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani. Bendahara Negara itu meminta seluruh anak buahnya untuk melakukan dobel cek untuk memastikan setiap uang yang dianggarkan dibelanjakan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek, cek dobel cek. Pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” tuturnya.
Optimalisasi Pengelolaan APBN untuk Kesejahteraan Rakyat
Menurut Purbaya, seluruh jajaran Kemenkeu harus bekerja sama dengan semua stakeholder. Agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Saat ini banyak daerah dinilai belum bisa mengelola anggaran dengan baik dan ke depan pihaknya akan lebih proaktif untuk mengajarkan.
“Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif. Mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya,” imbuhnya.
Partai X menyambut baik upaya Menteri Keuangan Purbaya untuk memastikan dana daerah dikelola secara tepat dan akurat. Sebagai lembaga yang berkomitmen pada pengelolaan anggaran yang transparan. Partai X mendukung penuh pentingnya data yang akura. Dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal untuk kesejahteraan rakyat.
Maraknya Judi Online: Ancaman yang Harus Segera Ditangani
Namun, di sisi lain, Partai X juga menyoroti masalah lain yang kini semakin meresahkan masyarakat, yaitu maraknya judi online. Fenomena ini semakin merajalela dan berdampak besar pada generasi muda. Dengan banyak korban yang kehilangan masa depan mereka akibat kecanduan judi online.
Pemerintah harus segera bertindak lebih tegas dalam menanggulangi masalah judi online. Partai X menegaskan bahwa selain pengelolaan anggaran yang efisien. Pemerintah juga harus hadir dalam memberikan perlindungan sosial kepada rakyat. Salah satunya dengan memerangi judi online yang merusak moral dan tatanan sosial.
Solusi Partai X untuk Mengatasi Judi Online
- Penegakan Hukum yang Tegas. Partai X mendesak penindakan yang lebih tegas terhadap situs judi online dan aplikasi ilegal yang dapat merusak generasi muda.
- Edukasi dan Kampanye Nasional. Melakukan kampanye untuk menyadarkan masyarakat, terutama anak muda, tentang bahaya judi online dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.
- Kerja Sama Antara Lembaga Pemerintah. Mengkoordinasikan upaya antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta untuk mengawasi platform digital yang memungkinkan perjudian ilegal.
- Peraturan Ketat untuk Platform Digital: Mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital untuk mengurangi potensi penyalahgunaan untuk perjudian online.
Purbaya menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan akurat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Namun, selain itu, Partai X juga mengingatkan bahwa masalah sosial seperti judi online juga harus menjadi fokus utama bagi pemerintah. Negara harus memastikan bahwa kebijakan yang ada berpihak pada rakyat, bukan hanya dari segi anggaran, tetapi juga dalam perlindungan sosial terhadap ancaman sosial yang merusak.
