beritax.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung peningkatan keamanan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, melalui asesmen sistem pengamanan untuk mencegah ancaman terorisme. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan Pelabuhan Tanjung Mas merupakan objek vital nasional yang berperan penting bagi ekonomi Indonesia. Karena itu, peningkatan sistem keamanan terhadap ancaman terorisme menjadi langkah prioritas.
Menurut Eddy, kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital Strategis. “Pelabuhan merupakan gerbang utama perekonomian bangsa. Maka harus diamankan sesuai standar minimum pengamanan dari ancaman terorisme,” ujarnya.
Direktur Manajemen Risiko PT Pelindo Boy Robyanto menyatakan dukungan terhadap mitigasi terorisme yang dilakukan BNPT. Ia menegaskan Pelindo menyiapkan langkah mitigasi, pelatihan bersertifikasi, dan evaluasi berkala untuk memastikan kesiapsiagaan sistem keamanan. Kepala KSOP Kelas I Tanjung Mas Aries Wibowo menambahkan, sosialisasi BNPT diharapkan memperkuat sinergi antarinstansi agar sistem keamanan pelabuhan terintegrasi dan adaptif menghadapi ancaman baru.
Partai X: Negara Wajib Lindungi Rakyat
Menanggapi langkah BNPT, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan bahwa hakikat keamanan nasional bukan untuk menakutkan rakyat, tetapi untuk melindungi mereka. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jangan sampai keamanan dijadikan alat untuk menekan rakyat,” ujarnya.
Menurut Rinto, keamanan sejati harus menumbuhkan rasa aman, bukan rasa takut. Negara wajib memastikan setiap kebijakan keamanan selaras dengan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan sosial. Ia menekankan, penegakan keamanan harus transparan dan akuntabel agar tidak menjadi tameng bagi pelanggaran hak asasi manusia.
Prinsip Partai X: Pemerintah Bukan Pemilik Negara
Dalam pandangan Partai X, pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan demi mewujudkan kesejahteraan. Negara memiliki tiga unsur: wilayah, rakyat, dan pemerintah. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Karena itu, pelaksanaan kebijakan keamanan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak warga negara.
Partai X menegaskan, setiap kebijakan keamanan harus berpihak pada rakyat, bukan menjadi instrumen kekuasaan. Negara harus menjamin kebebasan sipil, sekaligus menjaga kedaulatan dari ancaman teror. Keamanan yang humanis dan berkeadilan merupakan wujud pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.
Solusi Partai X: Reformasi Hukum dan Transparansi Kebijakan
Sebagai solusi strategis, Partai X menegaskan pentingnya reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memastikan kebijakan keamanan tidak disalahgunakan. Pemerintah perlu memperkuat transformasi birokrasi digital agar pengawasan publik dapat berjalan tanpa intervensi kekuasaan. Selain itu, pendidikan moral dan berbasis Pancasila harus diperkuat di seluruh sektor, agar aparat dan masyarakat memiliki kesadaran ideologis yang sama dalam menjaga keamanan nasional.
Partai X juga menyerukan pembentukan Musyawarah Kenegarawanan Nasional yang melibatkan kaum intelektual, TNI/Polri, tokoh agama, dan budaya. Forum ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk menata ulang arah kebijakan keamanan nasional yang berkeadilan, efektif, dan berpihak pada rakyat.
