By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Wednesday, 22 October 2025

Wawasan eksklusif, data, dan analisis untuk para NEGARAWAN

Jelajahi Sekarang
Logo Berita X
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Berita Terkini
  • Pilihan Editor
  • Kategori Berita
    • Agama
    • Berita Terkini
    • Ekonomi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Internasional
    • Kriminal
    • Pemerintah
    • Pendidikan
    • Seputar Pajak
    • Sosial
    • Teknologi
Font ResizerAa
  • Internasional
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Seputar Pajak
  • Agama
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Sosial
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
Font ResizerAa
Berita XBerita X
  • Berita Terkini
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Pemerintah
  • Teknologi
Cari Artikel
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Berita Terkini
  • Ekonomi
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Pendidikan
  • Kriminal
© 2025 beritax.id - All Rights Reserved.
Berita X > Blog > Pemerintah > Pemerintah Adalah Karyawan Rakyat
Pemerintah

Pemerintah Adalah Karyawan Rakyat

Diajeng Maharani
Last updated: October 22, 2025 8:15 am
By Diajeng Maharani
Share
4 Min Read
SHARE

Oleh: Rinto Setiyawan
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia
Anggota Majelis Tinggi Partai X
Wakil Direktur Sekolah Negarawan X Institute

Mengganti Paradigma Kekuasaan dengan Paradigma Profesionalisme

Contents
Negara Sebagai “Perusahaan Publik”: Rakyat Pemilik, Pemerintah PengelolaEtos Baru: Rakyat sebagai Pemilik Saham Bangsa

beritax.id – Jika rakyat adalah pemilik negeri ini, maka pemerintah tidak lebih dari karyawan mereka.
Selama ini kita dibiasakan untuk melihat pejabat publik sebagai “atasan” dan rakyat sebagai “bawahan” padahal, dalam demokrasi sejati, relasinya justru sebaliknya. Rakyatlah pemberi mandat, pembayar gaji, dan pemilik seluruh aset negara. Pemerintah hanyalah pegawai kontrak yang harus bekerja profesional, transparan, dan akuntabel.

Konsep ini menggeser seluruh fondasi kekuasaan menuju paradigma “corporate governance of the nation.” Rakyat adalah pemegang saham tertinggi (the sovereign shareholders), dan pemerintah hanyalah manajemen operasional yang bertanggung jawab pada Board of Director yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengawas utama.

Negara Sebagai “Perusahaan Publik”: Rakyat Pemilik, Pemerintah Pengelola

Dalam teori manajemen modern, seperti Henry Mintzberg, Henri Fayol, dan prinsip ISO 9001 tentang tata kelola mutu organisasi yang sehat harus menempatkan pelanggan sebagai pusat dan tujuan dari seluruh sistem.
Dalam konteks negara, “pelanggan” itu adalah rakyat. Maka pemerintah yang baik bukan yang banyak bicara, tapi yang mampu menyajikan layanan publik dengan mutu, waktu, dan biaya terbaik.

Negara harus dikelola seperti korporasi besar dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi hasil, tapi dengan jiwa sosialisme: semua keuntungan (kesejahteraan) dikembalikan untuk rakyat, bukan dikapitalisasi untuk elit birokrasi.
Inilah sintesis antara kapitalisme manajerial dan sosialisme moral, yang sudah dirumuskan secara filosofis dalam rancangan Undang-Undang Dasar baru: rakyat sebagai pemilik kedaulatan, pemerintah sebagai pelayan sekaligus karyawan profesional.

Cak Nun dan Filsafat Rakyat sebagai Pusat

You Might Also Like

Wamenag: Indonesia Cerah di Era Prabowo – Partai X: Cerah Buat Siapa?
KKP Dorong Ekonomi Biru Lobster, Partai X: Petani dan Nelayan Jangan Dilupakan!
Gerakan Desakan ‘Setop Tot Tot Wuk Wuk’, Partai X: Rakyat Lapar, Istana Cuma Main Suara!
Struktur Negara Cacat Telah Lahirkan Raja-Raja Kecil di Republik Ini

Seperti sering dikatakan oleh Cak Nun (Emha Ainun Nadjib):

“Negara ini bukan milik penguasa. Negara ini milik rakyat. Pemerintah itu cuma petugas rakyat.”

Dalam pemikiran beliau, ada keseimbangan antara spiritualitas dan manajemen sosial: barat diruwat (disucikan dari kerakusan kapitalis), arab digarab (dibentuk agar tak jadi dogmatis), dan jowo digowo atau timur diatur (agar kebijakannya terukur dan profesional).

Konsep “Pemerintah adalah Karyawan Rakyat” sejalan dengan gagasan ini. Ia menolak negara yang berperilaku feodal, tapi juga tidak meniru kapitalisme buta. Negara menjadi organisasi pelayanan yang berlandaskan nilai, memadukan efisiensi korporasi barat, moralitas timur, dan kearifan Nusantara.

Etos Baru: Rakyat sebagai Pemilik Saham Bangsa

Dalam sistem baru ini, rakyat bukan lagi sekadar pemberi suara lima tahunan. Mereka adalah Pemilik Saham Bangsa ini, yang berhak menuntut kinerja, transparansi, dan laporan hasil kerja dari pemerintah.
Pemerintah harus membuat laporan kinerja publik (public performance report) sebagaimana perusahaan wajib melaporkan annual report kepada pemegang sahamnya.

Rakyat, melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, berperan sebagai Perwakilan Pemegang Saham, yang mengontrol kegiatan Dewan Direksi dan Komisaris, agar pembuatan kebijakan, persetujuan anggaran, dan pengawasan kinerja eksekutif dapat berjalan dengan baik.
Dengan begitu, politik berubah menjadi manajemen. Kekuasaan berubah menjadi pelayanan. Jabatan publik menjadi profesi yang bisa diukur, bukan kedudukan yang diagungkan.

Negara Bukan Singgasana, Tapi Kantor Pelayanan

Pemerintah bukanlah simbol kehormatan, tetapi fungsi pekerjaan. Seperti halnya karyawan, ia bekerja atas dasar kontrak kepercayaan dengan pemilik perusahaan yaitu rakyat. Bila gagal, ia harus diganti; bila berhasil, ia pantas diapresiasi.

Negara masa depan tidak membutuhkan penguasa, tapi profesional publik.
Dan rakyat tidak lagi menjadi penonton, melainkan pemegang kendali penuh atas arah bangsa.

Sebab dalam republik yang sehat, pemerintah adalah karyawan rakyat, bukan sebaliknya.

📄 Catatan Penulis:
Tulisan ini merupakan refleksi atas rancangan konstitusi baru yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dan pemerintah sebagai operator administratif berbasis prinsip tata kelola modern, efisiensi korporasi, dan etika pelayanan publik Nusantara.

TAGGED:Berita Trending
Share This Article
Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article Prabowo Sentil Hukum Tumpul ke Atas, Partai X: Saatnya Tajam untuk Semua!
Next Article Aturan WNA Pimpin BUMN, Partai X: Kenapa Bukan Rakyat Sendiri?

Berlangganan Newsletter

Berlanggananlah buletin kami untuk segera mendapatkan artikel terbaru kami!
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
WhatsAppFollow

Top News

Pemerintah

Perpres Tata Kelola MBG Rampung, Partai X: Rakyat Tunggu Aksi Nyata!

October 21, 2025
Pemerintah

Danantara, Proyek Besar Tanpa Kontrol? Partai X Pertanyakan Transparansi

February 24, 2025
Ekonomi

Bank Emas Prabowo: Solusi Ekonomi atau Kontroversi Baru?

February 24, 2025
Berita Terkini

“Indonesia Gelap” dianggap Reaksi Kaget Rakyat Soal Kebijakan, Partai X: Prabowo Harus Dengarkan Aspirasi!

February 24, 2025

You May also Like

Pemerintah

Gelontorkan Rp 1,2 Triliun Sebulan untuk Makan Bergizi Gratis, Partai X: Sumber dan Keberlanjutan Anggaran Aman?

March 7, 2025
Pemerintah

Kursi DPRD DKI Berkurang, Partai X: Rakyat Ditinggalkan, Lagi!

October 9, 2025
Kemenko Polhukam mencatat 7.596 pekerja migran Indonesia terjerat kejahatan digital di luar negeri sejak 2021.
Kriminal

7.596 PMI Terlibat Kejahatan Digital, Partai X: Negara Tak Sediakan Jalan, Warga Dipaksa Lewat Jurang!

July 10, 2025
Sosial

Tarif Parkir Naik Demi Subsidi, Partai X: Rakyat Dipalak Demi Proyek yang Belum Teruji!

June 11, 2025
Show More
  • Berita Lain:
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Hot
  • Politics
  • Renewable Energy
  • Yudizaman
  • Hotel Ayani
  • CV Hotel Wisata
Logo Berita X

Membaca Masalah, Menyajikan Solusi untuk Negeri: Sajian berita terbaru hari ini seputar politik,
hukum, kriminal, olahraga, otomotif, hingga teknologi, di Indonesia dan dunia.

Youtube Instagram X-twitter

Tentang Legalitas

Nama : PT PENERBITX INDONESIA JAYA
Nomor AHU : AHU-010653.AH.01.30.Tahun 2025
Alamat :  Muara Sarana Indah C- Jetis, Malang , Jawa Timur 
Contact Person  : 0816-633-250

  • Beriklan dengan kami
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.