beritax.id – Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp900.000 bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Senin (20/10/2025). Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, BLT diberikan kepada 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
“Penyaluran dilakukan bertahap melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia,” kata Gus Ipul di Jakarta.
Bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember 2025, sebagai bagian dari program stimulus ekonomi nasional. Ia menegaskan, penerima bantuan diambil berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), mencakup Desil 1 hingga 4, yaitu kelompok masyarakat termiskin.
Partai X: BLT Tak Menjawab Akar Masalah Kemiskinan
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menilai BLT Rp900.000 belum cukup menjawab kebutuhan dasar rakyat. Menurutnya, BLT hanya bersifat darurat, bukan solusi jangka panjang bagi perbaikan ekonomi keluarga kurang mampu. “Rakyat tak butuh belas kasihan, mereka butuh keadilan ekonomi,” ujar Diana di Jakarta.
Ia menegaskan kembali tugas negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Melindungi bukan dengan amplop sesaat, melayani bukan dengan janji, dan mengatur harus dengan keadilan,” tegasnya.
Kritik: Pemerintah Harus Turun ke Lapangan, Bukan dari Balik Meja
Partai X menilai nominal Rp900.000 untuk tiga bulan tak sebanding dengan kebutuhan hidup rakyat. “Rp300.000 sebulan hanya cukup untuk bertahan, bukan untuk hidup layak,” ujar Diana.
Ia mengingatkan agar pemerintah melihat realitas ekonomi rakyat secara langsung, bukan sekadar lewat data statistik. “Kalau pemerintah sungguh melayani, seharusnya mereka tahu harga beras, sewa rumah, dan ongkos anak sekolah,” katanya.
Menurut Partai X, pendekatan berbasis data saja tanpa empati lapangan akan melahirkan kebijakan yang jauh dari kebutuhan riil.
Prinsip Partai X: Negara untuk Kesejahteraan, Bukan Sekadar Bantuan
Dalam Prinsip Partai X, disebutkan bahwa negara wajib menciptakan kemandirian ekonomi rakyat, bukan ketergantungan bantuan. Partai X menegaskan pentingnya kebijakan berbasis kesejahteraan produktif yang memberi peluang kerja dan akses usaha rakyat. “Bantuan boleh, tapi rakyat juga harus diberi alat untuk berdikari,” ujar Diana.
Ia menilai, ketimpangan ekonomi hanya bisa diselesaikan jika rakyat diberi akses ke sumber daya dan peluang kerja layak.
Solusi Partai X: Dari Bantuan ke Kemandirian
Partai X menawarkan solusi konkret agar program bantuan sosial menjadi lebih berdaya guna. Pertama, integrasikan BLT dengan program padat karya produktif berbasis desa dan UMKM. Kedua, berikan pelatihan usaha sederhana bagi penerima BLT agar dana bantuan tidak habis konsumtif. Ketiga, gunakan sistem digital transparan agar penyaluran BLT bebas dari potongan dan penyalahgunaan. Keempat, bangun kemitraan antara pemerintah daerah dan koperasi rakyat untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk modal bergulir. “Kalau BLT diarahkan untuk pemberdayaan, itu baru namanya melayani rakyat,” kata Diana.
Partai X menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pro-rakyat selama disertai pengawasan dan transparansi nyata. “Bantuan harus memerdekakan, bukan memelihara kemiskinan,” ujar Diana menutup pernyataan.
Menurutnya, keberpihakan sejati negara terlihat dari keberanian memastikan rakyat kecil hidup layak. “Rakyat butuh keadilan sosial, bukan belas kasihan yang dikirim lewat pos,” tegas Diana.
