beritax.id — Presiden RI Prabowo Subianto dalam Forbes CEO Conference 2025 memaparkan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan investasi. Menurutnya, target itu realistis karena program MBG saja telah menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung.
Presiden juga menyebut efek berantai ekonomi dari dapur komunitas hingga rantai pasok bahan pangan lokal sebagai bukti kebijakan berdampak luas. “Ini efek berantai yang luar biasa,” ujar Prabowo dalam forum yang dihadiri ratusan CEO global.
Namun, di balik optimisme tersebut, Partai X menilai pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanya akan memperlebar jurang kemiskinan.
Rakyat Harus Jadi Tujuan, Bukan Angka Statistik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai, jika pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya menguntungkan kalangan tertentu, maka kebijakan pemerintah gagal menyentuh makna keadilan sosial.
“Pertumbuhan bukan hanya soal angka, tapi seberapa banyak rakyat yang hidupnya membaik. Kalau harga naik, gaji stagnan, dan pengangguran tetap tinggi, pertumbuhan itu cuma ilusi,” tegas Prayogi.
Menurut Prinsip Partai X, pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan serta kesejahteraan rakyat. Pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pelayan rakyat, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat, bukan hanya pada pemilik modal.
“Presiden bukan pemilik bus ekonomi bangsa ini, tapi sopir yang harus membawa rakyat sampai ke tujuan kesejahteraan,” ujar Prayogi, menegaskan analogi yang dipegang Partai X
Solusi Partai X: Ekonomi Adil, Negara Stabil
Partai X menilai, agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan rakyat, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah berikut:
- Reformasi hukum ekonomi berbasis kepakaran untuk mencegah korupsi dan memastikan kebijakan berpihak pada yang benar, bukan pada kekuatan modal.
- Transformasi birokrasi digital agar dana pembangunan tidak bocor dan transparansi bisa dipantau langsung rakyat.
- Pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional ekonomi nasional, bukan sekadar slogan kekuasaan.
- Pendidikan moral dan ekonomi berbasis Pancasila di sekolah, agar generasi muda memahami tanggung jawabnya dalam mewujudkan keadilan sosial.
Partai X menegaskan, keberhasilan ekonomi nasional harus diukur dari seberapa banyak rakyat tersenyum karena kebutuhan dasarnya terpenuhi bukan dari tepuk tangan para investor asing.
“Negara seharusnya hadir bukan hanya untuk mengatur anggaran, tapi memastikan setiap rupiah berpihak pada rakyat,” tutup Prayogi.
