beritax.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan penerimaan cukai mencapai Rp163,3 triliun atau naik 4,6 persen dibanding tahun lalu. Namun, produksi cukai hasil tembakau (CHT) justru menurun sebesar 2,9 persen. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan turunnya hasil produksi rokok, terutama dari produsen kelas satu. Ia menilai penindakan rokok ilegal yang masif menjaga penerimaan negara agar tidak kontraksi.
Pendapatan Naik, Tapi Daya Beli Rakyat Tertekan
Partai X menilai laporan pemerintah hanya melihat angka, tanpa memahami dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Kenaikan penerimaan cukai bukan tanda keberhasilan jika rakyat semakin terhimpit. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa negara tidak boleh bersembunyi di balik data fiskal.
“Rakyat sedang menanggung inflasi pangan, daya beli turun, tapi cukai tetap dinaikkan,” ujarnya. Menurutnya, kebijakan cukai seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara dan kemampuan ekonomi masyarakat, bukan semata target fiskal.
Kebijakan Fiskal yang Kehilangan Arah
Partai X menilai penurunan produksi rokok tidak hanya berdampak pada industri, tetapi juga mengancam jutaan pekerja sektor padat karya. Petani tembakau, buruh pabrik, dan pelaku distribusi adalah pihak yang paling terpukul.
“Ketika kebijakan hanya mengejar angka APBN, rakyat yang jadi korban,” tegas Prayogi. Ia menilai pemerintah gagal membaca keseimbangan sosial ekonomi di balik penerimaan cukai.
Partai X menegaskan, kebijakan fiskal seharusnya dirancang untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan mempersempit ruang hidup ekonomi rakyat.
Prinsip Partai X: Negara Harus Melindungi, Melayani, dan Mengatur dengan Akal Sehat
Dalam prinsip Partai X, negara tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek pungutan, tetapi subjek pembangunan. Negara harus melindungi rakyat, melayani kebutuhan mereka, dan mengatur ekonomi agar adil. Kebijakan cukai yang baik bukan sekadar instrumen pengendali konsumsi, tetapi juga alat pemerataan pendapatan. Negara harus berani meninjau ulang kebijakan yang merugikan sektor rakyat. Pemerintah wajib menyeimbangkan kepentingan fiskal dengan tanggung jawab sosial. Sebab, kekuatan negara diukur bukan dari besar pajak, melainkan dari kesejahteraan warganya.
Solusi Partai X: Reformasi Kebijakan Cukai untuk Keadilan Ekonomi Rakyat
Partai X menawarkan solusi konkret melalui reformasi kebijakan cukai yang berpihak pada rakyat: Pertama, menetapkan tarif cukai berbasis dampak sosial dan kemampuan ekonomi, bukan target penerimaan semata. Kedua, mendorong diversifikasi ekonomi petani tembakau dan industri kecil agar tidak bergantung pada satu sektor. Ketiga, meningkatkan transparansi penggunaan dana cukai daerah, agar benar-benar kembali pada kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, memperkuat perlindungan tenaga kerja industri rokok legal, agar tidak tergerus kebijakan cukai yang timpang.
Partai X menegaskan, kebijakan fiskal harus berpijak pada prinsip “Negara untuk rakyat, bukan rakyat untuk angka.”
Penurunan produksi rokok bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi cermin kesalahan arah kebijakan fiskal nasional. Partai X menegaskan, pemerintah harus segera meninjau ulang strategi penerimaan cukai yang membebani rakyat. Negara sejati adalah negara yang berdiri untuk rakyatnya, bukan yang berlindung di balik angka-angka statistik. Saat rakyat terhimpit, bukan lagi cukai yang turun tapi moral pengelolaan negara yang runtuh.
