beritax.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan negara tidak boleh membentuk mentalitas minta-minta. Ia menilai rakyat harus diajarkan kreatif dan produktif, bukan bergantung pada sedekah. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Zikir Nasional dan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal.
Pakar psikologi menjelaskan mental miskin terbentuk dari pengalaman, lingkungan, hingga kondisi negara yang memprihatinkan. Kebiasaan bergantung dapat menurunkan harga diri dan melemahkan dorongan untuk mandiri. Dampak buruknya meliputi ketergantungan, rendahnya rasa percaya diri, dan minim motivasi perbaikan diri.
Partai X: Negara Wajib Memberdayakan, Bukan Menghakimi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan tiga tugas pokok negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, wacana mental miskin jangan menjadi pembenaran untuk mengurangi bantuan sosial tanpa solusi pemberdayaan. Negara harus menciptakan ekosistem yang memungkinkan rakyat bangkit, bukan sekadar menstigma sebagai peminta-minta.
Partai X menegaskan pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat mengelola kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan.
Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Sejahtera berarti kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi secara layak bagi semua warga.
Solusi Partai X untuk Menghapus Mental Miskin
Partai X menawarkan program pemberdayaan berbasis kemandirian ekonomi lokal. Langkahnya meliputi peningkatan akses pendidikan keterampilan, penguatan koperasi rakyat, dan pembukaan lapangan kerja berbasis potensi wilayah. Bantuan sosial harus disertai pelatihan dan modal usaha agar penerima dapat mandiri secara berkelanjutan. Sistem ini akan mengubah bantuan dari sekadar konsumsi menjadi investasi sosial jangka panjang.
Selain itu, Partai X menekankan perlunya transparansi dalam alokasi anggaran pemberdayaan.
Pengawasan harus melibatkan masyarakat agar kebijakan tepat sasaran. Pemerintah wajib menyediakan sarana pemasaran digital dan fisik untuk produk rakyat, sehingga hasil pemberdayaan dapat memberi nilai ekonomi nyata.
