beritax.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok, termasuk penimbunan stok dan pengurangan takaran. Dalam peninjauan Operasi Pasar Bahan Pangan Pokok di Kantor Pos Johar, Semarang. Wamentan menegaskan bahwa pemerintah tak akan ragu mengambil langkah tegas jika menemukan praktik semacam itu.
“Saya ingatkan kepada kawan-kawan pengusaha semua, tidak ada yang boleh main-main dalam urusan pangan rakyat,” tegas Sudaryono.
Menurut Mas Dar, praktik tersebut tidak hanya merugikan rakyat kecil, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas harga pangan. Sudaryono menambahkan bahwa seperti ini layaknya menari di atas penderitaan rakyat kecil.
“Kalau ada takaran kurang, bukan hanya ancaman akhirat masuk neraka, tapi juga ancaman pidana,” ujarnya.
Kasus Minyakita yang sempat mencuat akibat dugaan manipulasi takaran menjadi contoh nyata yang disorot Wamentan. Ia memastikan bahwa para pelaku kini telah diproses hukum.
Operasi Pasar untuk Stabilitas Harga Pangan
Sebagai langkah konkret, PT Pos Indonesia melalui gerai Agri Pos menggelar operasi pasar dengan mekanisme pembelian terbatas guna menjaga ketersediaan bahan pokok. Setiap pembeli dibatasi untuk mendapatkan maksimal 2 kg gula, 2 liter minyak goreng, dan 10 kg beras per KTP. Beberapa gerai juga menyediakan daging kerbau, bawang merah, bawang putih, dan cabai, tergantung pada kondisi pasokan.
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, memastikan 1.050 gerai Agri Pos siap beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjamin pasokan bahan pokok dengan harga terjangkau. Di Jawa Tengah dan DIY, tersedia 265 gerai, sementara 22 gerai melayani khusus Kota Semarang. Operasi pasar ini berlangsung dari 24 Februari hingga H-3 Lebaran pada 29 Maret 2025.
Partai X Desak Langkah Tegas
Menanggapi peringatan Wamentan, Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa praktik mafia pangan harus segera diberantas demi melindungi masyarakat kecil yang menjadi korban permainan harga.
“Permainan harga pangan yang merugikan rakyat harus dihentikan. Mafia pangan tidak boleh dibiarkan menciptakan kepanikan dan kesulitan di tengah masyarakat. Pemerintah harus bertindak cepat, tegas, dan tanpa pandang bulu,” ujar Prayogi.
Prayogi menambahkan bahwa prinsip Partai X menekankan pada tiga hal utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan publik.
Masyarakat Harus Ikut Berperan
Partai X juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok. Menurut Prayogi, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam rantai pasok pangan di Indonesia.”Pemerintah harus menjadikan isu pangan ini sebagai prioritas utama. Jangan sampai permainan harga yang dilakukan segelintir pihak menghancurkan perekonomian rakyat kecil,” tutup Prayogi.
