By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Tuesday, 17 November 2026

Wawasan eksklusif, data, dan analisis untuk para NEGARAWAN

Jelajahi Sekarang
Logo Berita X
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Berita Terkini
  • Pilihan Editor
  • Kategori Berita
    • Agama
    • Berita Terkini
    • Ekonomi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Internasional
    • Kriminal
    • Pemerintah
    • Pendidikan
    • Seputar Pajak
    • Sosial
    • Teknologi
Font ResizerAa
  • Internasional
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Seputar Pajak
  • Agama
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Sosial
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
Font ResizerAa
Berita XBerita X
  • Berita Terkini
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Pemerintah
  • Teknologi
Cari Artikel
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Berita Terkini
  • Ekonomi
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Pendidikan
  • Kriminal
© 2025 beritax.id - All Rights Reserved.
Berita X > Blog > Pemerintah > Visibilitas Minus Foresight: Negara Bukan Panggung Infotainment
Pemerintah

Visibilitas Minus Foresight: Negara Bukan Panggung Infotainment

Diajeng Maharini
Last updated: November 16, 2026 3:30 pm
By Diajeng Maharini
Share
10 Min Read
SHARE

Purkon Hidayat, Dosen, Peneliti, Futuris, Direktur Indonesian Futurist Institute

Mengamati dinamika hiruk-pikuk media sosial mengenai kebijakan komunikasi sejumlah kementerian RI, saya teringat Antoine de Saint-Exupéry. Ada kalimatnya yang menarik dalam Le Petit Prince, “yang esensial tak terlihat oleh mata”. Kalimat dari dongeng anak-anak itu, kini terasa relevan ketika negara sibuk membelanjakan uang publik untuk yang terlihat.

Dulu, kekuasaan takut dilihat. Kini, kekuasaan takut tidak dilihat. Di zaman ketika perhatian diperdagangkan seperti komoditas, godaan terbesar pemerintahan bukan lagi bersembunyi dari sorotan, melainkan jatuh cinta padanya: pada tayangan, unggahan, dan tagar yang naik ke daftar trending.

Ironinya, semakin terang lampu sorot, semakin sulit kita melihat ke depan. Cahaya panggung memang dirancang untuk menyilaukan, bukan untuk menerangi jalan. Ada negara yang sibuk membangun masa depan, ada pula yang sibuk membangun penonton. Yang pertama jarang viral; yang kedua jarang meninggalkan jejak.

Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan kepada setiap rupiah belanja komunikasi pemerintah bukanlah berapa banyak orang yang menonton, melainkan apa yang berubah setelah penonton bubar.

Pertanyaan itulah yang hilang dari riuh polemik anggaran jasa influencer belakangan ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang menurut ICW kepemilikannya bermuara pada Raffi Ahmad, dengan nilai total Rp14,69 miliar. Lima paket berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024 (sekitar Rp3,9 miliar). Tiga lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 (sekitar Rp10,8 miliar). Perlu dicatat, angka ini adalah nilai paket pengadaan yang tercatat di portal INAPROC, bukan dengan sendirinya bukti bahwa seluruhnya telah dibayarkan.

Dalam klarifikasinya, RANS menyebut empat kampanye kerja sama itu menghasilkan lebih dari 150 output dan 52,6 juta penayangan kumulatif, dengan ruang lingkup yang mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, hingga kegiatan off-air. Angka tersebut adalah klaim perusahaan, bukan hasil pengukuran independen atas dampak kebijakan.

You Might Also Like

Potret Pertumbuhan Ekonomi: Stabilitas Tak Terasa Bagi Rakyat
Koordinasi Intensif Sengketa Pertanahan, Diharapkan Lindungi Hak Masyarakat
Di Atas Tanah Kaya, Rakyat Menonton Kekayaan
Model Kepemimpinan Ideal: Kepemimpinan yang Melampaui Kepentingan Kekuasaan Sesaat

Publik pun terbelah. Satu kubu menyoal besarnya anggaran, apalagi di tengah kebijakan efisiensi. Kubu lain membela: dengan jangkauan puluhan juta pengikut, harganya sepadan. Perhatikan baik-baik, keduanya sebenarnya sedang menawar harga perhatian. Nyaris tak ada yang menagih nilai perubahan.

Ini juga bukan cerita baru. Pada 2020, ICW merilis kajian “Rezim Humas” yang mencatat Rp90,45 miliar anggaran pemerintah pusat untuk berbagai aktivitas yang melibatkan influencer. Enam tahun kemudian, polanya berulang. Ketika sebuah pola bertahan melintasi periode pemerintahan, masalahnya bukan lagi satu kontrak atau satu nama. Masalahnya ada pada cara negara mendefinisikan keberhasilan.

Jebakan Visibilitas

Dalam evaluasi kebijakan dikenal sebuah rantai sederhana yang sering dilupakan: input, aktivitas, output, outcome, dan dampak. Anggaran adalah input. Produksi konten adalah aktivitas. Jumlah unggahan dan penayangan adalah output, atau paling jauh, jangkauan. Padahal yang semestinya dibeli dengan uang publik berada di dua mata rantai terakhir: perubahan pemahaman dan perilaku warga (outcome), serta perbaikan nyata dalam hidup mereka (dampak).

Masalah muncul ketika output diperlakukan sebagai hasil akhir. Saya menyebutnya visibility trap, jebakan visibilitas: sesuatu dianggap berhasil karena terlihat berhasil. Ilmu kebijakan mengenal Hukum Goodhart: ketika sebuah ukuran dijadikan target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik. Begitu penayangan menjadi target, birokrasi akan mahir memproduksi penayangan, bukan perubahan.

Ekonomi perhatian membuat jebakan ini makin menggoda. Sejak 1971, peraih Nobel Ekonomi Herbert Simon mengingatkan bahwa kelimpahan informasi melahirkan kemiskinan perhatian. Di dunia yang kekurangan perhatian, siapa pun yang mampu membelinya merasa sedang menang. Padahal pemerintah yang terlihat bekerja belum tentu berhasil bekerja.

Negara Bukan Perusahaan, Apalagi Rumah Produksi

Dalam esai klasiknya di Harvard Business Review (1996), “A Country Is Not a Company”, ekonom Paul Krugman menegaskan bahwa negara tidak bisa dikelola dengan logika perusahaan. Jika negara bukan perusahaan, ia jelas bukan rumah produksi. Industri hiburan membutuhkan penonton; negara bertanggung jawab kepada warga. Sebuah konten selesai ketika penonton meninggalkan layar. Kebijakan publik justru baru mulai diuji setelah layar padam.

Neil Postman, dalam Amusing Ourselves to Death (1985), memperingatkan bahwa ketika wacana publik meminjam format hiburan, yang pertama dikorbankan adalah substansi. Ia menulis tentang televisi; kita kini hidup di era algoritma yang jauh lebih rakus. Mark Moore dari Harvard menawarkan penangkalnya melalui gagasan public value: setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai nilai yang tercipta bagi publik, bukan sekadar aktivitas yang tercatat dalam laporan.

Ini tidak berarti influencer harus ditolak. Figur publik bisa menjangkau warga yang tak tersentuh siaran pers dan baliho birokrasi. Mereka bisa menjadi jembatan antara kebijakan dan warga. Tetapi jembatan bukan tujuan perjalanan. Negara boleh meminjam panggung hiburan untuk menyampaikan kebijakan. Yang tidak boleh adalah mengubah kebijakan menjadi panggung hiburan.

Membaca dari Lapisan yang Lebih Dalam

Dalam studi masa depan (futures studies) ada metode bernama Causal Layered Analysis (CLA) yang dikembangkan Sohail Inayatullah. Metode ini mengajak kita membedah persoalan dari permukaan hingga akarnya. Diterapkan pada kasus ini, polanya terang.

Di lapisan permukaan, kita melihat angka: Rp14,69 miliar, 150 output, 52,6 juta penayangan, dan polemik soal mahal atau murah. Di lapisan sistem, ada siklus anggaran tahunan yang mengukur kinerja lewat serapan dan jumlah kegiatan, yakni hal-hal yang mudah dihitung dalam dua belas bulan. Di lapisan cara pandang, tumbuh keyakinan bahwa legitimasi lahir dari keterlihatan: pemerintah yang ramai dibicarakan dianggap pemerintah yang bekerja. Dan di lapisan terdalam bersemayam sebuah metafora: negara sebagai panggung, pejabat sebagai bintang, warga sebagai penonton.

Selama metafora itu tidak diganti, kritik di permukaan hanya akan memindahkan kontrak dari satu nama ke nama lain. Yang kita perlukan adalah metafora baru. Negara bukan panggung, melainkan pemandu jalan. Ia diukur bukan dari berapa banyak yang menonton, tetapi dari seberapa jauh warganya sampai.

Birokrasi yang Terjebak dalam Waktu Pendek

Indonesia tidak kekurangan dokumen visi. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 telah menetapkan RPJPN 2025–2045 sebagai pedoman pembangunan menuju Indonesia Emas. Masalahnya ada pada jarak antara dokumen dua dekade itu dan keputusan anggaran yang diukur per tahun. Kita sedang membangun birokrasi yang makin terampil mengelola kegiatan, tetapi belum tentu makin mampu mengelola masa depan. Sebagian futuris menyebut gejala ini tirani masa kini: horizon keputusan menyempit menjadi satu tahun anggaran, bahkan satu siklus viral.

Ambil contoh paket KKP: promosi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna dan pembangunan budidaya ikan nila salin (BINS). Keduanya menyangkut nasib nelayan dan pembudidaya. Maka ukuran keberhasilannya semestinya bukan berapa juta orang menonton selebritas di Natuna, melainkan, misalnya, apakah pendapatan nelayan membaik, apakah teknologi budidaya diadopsi, dan apakah anak muda pesisir melihat masa depan di laut. Jika indikator semacam itu tidak dirumuskan sejak awal, kampanye apa pun, mahal ataupun murah, tidak akan pernah bisa dinilai berhasil atau gagal. Ia hanya bisa dinilai ramai atau sepi.

Dari Logika Kegiatan ke Logika Transformasi

Di sinilah strategic foresight menjadi relevan. Foresight bukan meramal. Ia adalah disiplin sistematis untuk membaca arah perubahan, menimbang berbagai kemungkinan, merumuskan masa depan yang diinginkan, lalu menariknya kembali menjadi keputusan hari ini. Untuk belanja komunikasi publik, foresight menuntut setidaknya empat uji sebelum kontrak ditandatangani.

Pertama, uji prioritas. Mengapa program ini, dan mengapa influencer, bukan kanal resmi kementerian atau pendekatan lain yang lebih tepat sasaran? Kedua, uji perubahan. Pengetahuan, perilaku, atau kapasitas apa yang hendak diubah, dan bagaimana mengukurnya? Ketiga, uji keberlanjutan. Apa yang tersisa setelah kampanye usai: program lanjutan, komunitas yang tumbuh, atau sekadar arsip unggahan? Keempat, uji horizon. Di mana kampanye ini berkontribusi pada sasaran RPJPN 2045?

Jawaban atas keempat uji itu semestinya terbuka bagi publik, disertai evaluasi independen setelah kampanye berakhir. Dengan begitu, perdebatan publik bisa naik kelas: dari “mahal atau murah?” menjadi “bernilai atau tidak?”

Bayangkan jika popularitas para influencer dipakai untuk membangun literasi masa depan: anak muda memahami dampak kecerdasan buatan terhadap pekerjaan mereka, masyarakat pesisir memahami perubahan iklim dan peluang ekonomi biru, publik memahami transisi energi dan ketahanan pangan. Dalam kerangka itu, influencer bukan masalah. Mereka bisa menjadi pengeras suara bagi masa depan. Ukurannya bukan jumlah penonton, melainkan seberapa siap masyarakat menghadapi perubahan.

Masa Depan Tidak Dibangun dengan Jumlah Penonton

Negara tidak kekurangan figur populer yang mampu membuat jutaan orang menoleh. Yang langka adalah pemerintahan yang tahu ke mana bangsa ini harus melangkah, dan cukup sabar untuk mengukur langkah itu dengan ukuran yang benar.

Sejarah tidak akan mencatat berapa juta penayangan yang diraih konten sebuah kementerian. Sejarah akan mencatat apakah keputusan hari ini membuat hidup warga lebih baik, atau justru menyia-nyiakan kesempatan membangun masa depan.

Pada akhirnya, Saint-Exupéry memang benar. Yang esensial bagi sebuah bangsa tak terlihat oleh mata: arah.

Negara bukan panggung infotainment. Pemerintah tidak diberi mandat untuk menjadi tontonan, tapi memastikan bangsa ini memiliki masa depan.

TAGGED:Berita Trending
Share This Article
Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article Kerusakan Sebuah Negara, Ketika Sistem Kehilangan Arah dan Rakyat Kehilangan Kendali dalam Buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 2

Berlangganan Newsletter

Berlanggananlah buletin kami untuk segera mendapatkan artikel terbaru kami!
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
WhatsAppFollow

Top News

“Pengalihan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia”
Berita Terkini

Catatan Adaptasi Pengadilan Pajak Menyongsong Pengalihan ke Mahkamah Agung

December 19, 2025
Pemerintah

Danantara, Proyek Besar Tanpa Kontrol? Partai X Pertanyakan Transparansi

February 24, 2025
Ekonomi

Bank Emas Prabowo: Solusi Ekonomi atau Kontroversi Baru?

February 24, 2025
Berita Terkini

“Indonesia Gelap” dianggap Reaksi Kaget Rakyat Soal Kebijakan, Partai X: Prabowo Harus Dengarkan Aspirasi!

February 24, 2025

You May also Like

Pemerintah

Ketika Kepentingan Kelompok Berkuasa Menggeser Kepentingan Rakyat: Perspektif Buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 1

October 21, 2026
Pilar menjaga bangsa dan negar
Pemerintah

Pilar Menjaga Bangsa dan Negara Menjadi Perekat Persatuan

July 24, 2026
Seputar Pajak

Pajak Global: Menyembunyikan Kepentingan Negara Maju di Balik Regulasi Pajak

January 27, 2026
Ekonomi

Prabowo Hapus Utang KUR Petani, Partai X Apresiasi Kebijakan

December 9, 2025
Show More
  • Berita Lain:
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Renewable Energy
  • Hot
  • Politics
  • Yudizaman
  • Hotel Ayani
  • CV Hotel Wisata
Logo Berita X

Membaca Masalah, Menyajikan Solusi untuk Negeri: Sajian berita terbaru hari ini seputar politik,
hukum, kriminal, olahraga, otomotif, hingga teknologi, di Indonesia dan dunia.

Youtube Instagram X-twitter

Tentang Legalitas

Nama : PT PENERBITX INDONESIA JAYA
Nomor AHU : AHU-010653.AH.01.30.Tahun 2025
Alamat :  Muara Sarana Indah C- Jetis, Malang , Jawa Timur 
Contact Person  : 0816-633-250

  • Beriklan dengan kami
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.