beritax.id – Dalam sepuluh tahun terakhir, utang pemerintah Indonesia mengalami lonjakan signifikan, jauh lebih cepat dibandingkan dengan laju ekonomi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang pemerintah meningkat drastis dari Rp3.515,7 triliun pada 2016 menjadi Rp9.637,9 triliun pada 2025. Artinya, utang pemerintah bertambah Rp6.122 triliun dalam kurun waktu satu dekade, atau meningkat sebesar 174%.
Sementara itu, belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 65% dalam periode yang sama. Dari Rp2.082 triliun pada 2016, belanja negara meningkat menjadi Rp3.451 triliun pada 2025. Namun, pertumbuhan utang ini tidak sebanding dengan pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto (PDB), yang hanya naik sekitar 92% selama periode yang sama.
Porsi Utang Terhadap Ekonomi yang Membesar
Peningkatan utang yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan PDB menciptakan beban pembiayaan yang lebih berat. Meskipun kapasitas ekonomi Indonesia bertambah, kecepatan pertumbuhannya tidak cukup untuk menutupi beban utang yang meningkat. Porsi utang terhadap ukuran ekonomi pun meningkat, yang artinya untuk menghasilkan tambahan output ekonomi, pemerintah harus menanggung beban yang lebih besar dalam bentuk pembiayaan.
Hal ini menunjukkan bahwa dorongan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar masih datang dari sisi pembiayaan pemerintah, sementara kontribusi dari sektor swasta dan produktivitas domestik belum cukup kuat untuk mengurangi ketergantungan pada utang. Ini mengindikasikan ketidakseimbangan dalam perekonomian yang berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang.
Risiko Utang yang Terlalu Cepat Melonjak
Laju utang yang semakin pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan beberapa risiko besar. Salah satunya adalah membengkaknya beban bunga utang. Ketika pokok utang meningkat, pembayaran bunga pun ikut naik, mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi sosial.
Selain itu, risiko lainnya adalah tergerusnya kepercayaan pasar. Investor akan mempertanyakan apakah negara memiliki kemampuan untuk menjaga fiskal yang berkelanjutan. Jika kepercayaan menurun, imbal hasil obligasi bisa melonjak, sementara mata uang dapat melemah, menyebabkan biaya pinjaman menjadi semakin mahal. Ini dapat menciptakan lingkaran tekanan yang memperburuk kondisi fiskal negara.
Tugas Negara dalam Mengelola Keuangan yang Bijak
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan bahwa utang yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang produktif dan mendukung pembangunan jangka panjang.
Prayogi menegaskan bahwa negara harus memastikan pengelolaan utang dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani generasi mendatang. Pembiayaan utang harus dialokasikan untuk proyek-proyek yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada utang di masa depan.
Prinsip Partai X dalam Pengelolaan Keuangan
Prinsip Partai X menekankan bahwa negara harus mengelola keuangan dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengelolaan utang negara harus diprioritaskan untuk mendukung sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Negara harus mampu menjaga keseimbangan antara pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan beban utang yang dapat dikelola secara berkelanjutan.
Solusi dari Partai X untuk Pengelolaan Utang
Partai X mendorong reformasi pengelolaan utang dengan meningkatkan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran. Salah satu solusi yang diajukan adalah memperkuat sektor produktif domestik melalui kebijakan yang mendorong investasi swasta dan inovasi. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih ketat terhadap proyek-proyek yang dibiayai utang. Serta memastikan bahwa setiap utang yang dikeluarkan benar-benar memiliki dampak jangka panjang yang positif bagi perekonomian.
Peningkatan utang pemerintah yang pesat dalam sepuluh tahun terakhir menimbulkan risiko besar bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan antara utang dan pertumbuhan ekonomi. Partai X mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan efisien dalam mengelola utang. Serta memastikan bahwa setiap utang yang diambil digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.
