beritax.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mengingatkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak abai terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menegaskan bahwa salah satu tujuan utama program MBG adalah membangkitkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja, terutama bagi UMKM kuliner dan katering.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Sebanyak 49 persen di antaranya adalah perempuan. Namun, hingga kini, baru sedikit yang terlibat dalam rantai pasok program MBG.
Chusnunia mengungkapkan bahwa pelaku UMKM kerap menghadapi hambatan berupa permodalan, keterbatasan dapur sesuai standar teknis, dan minimnya akses informasi tentang proses lelang program MBG. Ia juga menyoroti kebijakan impor food tray yang dikhawatirkan justru merugikan industri lokal.
Partai X Kritik: Jangan Libatkan UMKM Hanya untuk Gimmick Program Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai pelibatan UMKM dalam program MBG harus benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar formalitas. “Jangan sampai rakyat cuma jadi alat untuk memenuhi target gizi yang dibanggakan pejabat dalam rapat kabinet,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan akal sehat.
Dalam konteks program MBG, pemerintah wajib memastikan bahwa UMKM tidak hanya diberi peluang, tapi juga diberi pendampingan dan fasilitas agar bisa setara dengan penyedia besar.
Menurut Prayogi, pelibatan UMKM tidak akan berdampak jika hanya bersifat administratif. Ia meminta agar pemerintah tidak mempermainkan ekonomi rakyat dengan program dadakan yang tak punya keberlanjutan dan arah.
Partai X menegaskan bahwa program negara harus berangkat dari semangat keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang merata. Pelibatan UMKM bukanlah opsi, melainkan keharusan jika ingin mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat.
Pemerintah juga harus menghentikan ketergantungan pada kebijakan impor jika industri dalam negeri mampu memproduksi kebutuhan logistik seperti food tray dan perlengkapan MBG lainnya. Kebijakan ekonomi harus membela produsen lokal.
Solusi Partai X: UMKM Harus Didampingi, Bukan Diumbar Janji
Partai X menawarkan tiga solusi:
- Pendampingan Teknis UMKM
Pemerintah harus menyediakan pelatihan, pendampingan dapur, serta fasilitas logistik setara penyedia besar. - Skema Pembiayaan Inklusif
Negara harus menghadirkan skema pembiayaan khusus berbasis komunitas untuk UMKM yang ikut program MBG. - Kebijakan Non-Impor Pro-Rakyat
Hentikan impor food tray dan logistik lain jika industri lokal mampu memproduksi barang setara.
Prayogi menutup dengan mengingatkan, “Jika UMKM hanya dijadikan alat demi pencitraan, maka program MBG tak ubahnya proyek penguasa yang menyamar.”
