beritax.id — Presiden Prabowo Subianto meminta agar sebagian uang pengganti kerugian negara senilai Rp13 triliun yang baru diserahkan oleh Kejaksaan Agung dapat dialokasikan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Prabowo menilai langkah itu penting untuk memperkuat investasi masa depan bangsa melalui pendidikan.
“Uang-uang dari hasil penghematan dan dari koruptor sebagian bisa kita taruh di LPDP,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10).
Dana Rp13 triliun tersebut merupakan hasil pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Presiden berharap dana itu dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat, terutama di sektor pendidikan.
Dorongan Pemerintah Perkuat Generasi Unggul
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti pentingnya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia mengungkapkan rencana untuk mengembangkan Sekolah Garuda dan memperluas program beasiswa nasional agar menjangkau anak-anak berbakat dari keluarga sederhana.
“Kita harus mencari anak-anak jenius di seluruh pelosok negeri, bukan hanya dari keluarga menengah ke atas,” ujarnya.
Presiden juga meminta kolaborasi lintas kementerian, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat untuk menemukan dan mendukung siswa berbakat agar bisa belajar dengan beasiswa penuh.
Partai X: Dana Rakyat Harus Kembali ke Rakyat
Menanggapi langkah Presiden, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan bahwa keputusan mengalokasikan uang hasil korupsi ke LPDP merupakan langkah yang tepat. Namun, ia mengingatkan agar pengelolaan dana tersebut benar-benar transparan dan berpihak pada rakyat.
“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Rinto.
Ia menekankan bahwa dana rakyat yang diselewengkan harus dikembalikan untuk kepentingan publik, bukan dijadikan ajang pencitraan pemerintah.“Pendidikan adalah hak dasar rakyat, bukan hadiah. Maka uang rakyat yang dikorupsi harus kembali untuk mencerdaskan rakyat,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Pendidikan untuk Keadilan dan Kemajuan
Partai X berpandangan bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama negara. Pendidikan adalah instrumen keadilan sosial, karena membuka akses setara bagi rakyat miskin untuk keluar dari kemiskinan struktural.
Menurut prinsip Partai X, negara wajib menjamin pemerataan kesempatan belajar tanpa diskriminasi ekonomi, sosial, atau geografis. “Kalau pendidikan kuat, negara kuat. Tapi kalau pendidikan hanya untuk yang mampu, bangsa ini akan terus timpang,” kata Rinto.
Solusi Partai X: Transparansi dan Pemerataan Akses
Partai X menawarkan solusi konkret agar kebijakan ini berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan sosial:
- Dana LPDP harus dikelola secara transparan, dengan laporan publik berkala yang mudah diakses masyarakat.
- Prioritas beasiswa diberikan kepada daerah tertinggal dan keluarga miskin.
- Perluasan akses pendidikan vokasi dan teknologi agar lulusan siap menghadapi tantangan industri masa depan.
- Keterlibatan publik dan lembaga independen dalam pengawasan dana LPDP untuk mencegah penyalahgunaan.
- Sinkronisasi data nasional pendidikan agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran.
“Kalau uang hasil korupsi bisa membiayai pendidikan anak bangsa, itu baru bentuk nyata keadilan,” pungkas Rinto.
