beritax.id – Pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengungkap fakta pahit bahwa negara ini menambah utang lebih dari Rp7.000 triliun, dikorupsi Rp3.000 triliun, namun tak mampu membayar bunga Rp300 triliun.
Pernyataan lugas itu menembus dinding formalitas birokrasi. Tak lagi berbungkus diksi akademik, tapi bahasa kejujuran yang mengguncang nalar publik. Banyak yang menilai, Purbaya sedang membuka tabir panjang lemahnya tata kelola keuangan negara.
Menanggapi pernyataan tersebut, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kalimat Purbaya seperti “kebocoran kebenaran” dari ruang kekuasaan yang steril. “la bukan sedang menyerang, tapi menggugah,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (31/10).
Menurut Bamsoet, ekonomi negeri ini terlalu lama dibicarakan dalam bahasa para pejabat. Kata “defisit” dan “surplus” terdengar asing bagi rakyat yang dapurnya kosong. Kini, rakyat mulai sadar bahwa uang daerah yang diam di deposito bukan hanya soal administrasi, tapi juga ketidakadilan.
Partai X: Negara Wajib Melindungi, Bukan Menimbun Uang Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, uang daerah yang parkir di deposito sama saja membiarkan rakyat kelaparan di tengah gudang penuh beras. “Pejabat dapat fee, rakyat tetap lapar. Itu pengkhianatan terhadap amanah konstitusi,” tegas Prayogi.
Ia mengingatkan bahwa uang publik tidak boleh diam. Setiap rupiah harus bekerja untuk kesejahteraan rakyat. “Negara ada untuk rakyat, bukan untuk saldo mengendap di bank-bank pemerintah,” tambahnya.
Kritik Partai X: Keuangan Daerah Jangan Jadi Mesin Dingin
Partai X menyoroti budaya birokrasi yang menjadikan deposito sebagai simbol kinerja keuangan. Padahal, uang mengendap berarti ekonomi tak bergerak, usaha rakyat tak bergeliat, dan kemiskinan semakin pekat.“Selama uang daerah diam, warung tetap sepi, sawah tetap kering, dan pasar kehilangan pembeli,” ujar Prayogi.
Menurutnya, keberhasilan fiskal tidak diukur dari saldo, melainkan dari seberapa banyak rakyat terbantu.
Prinsip Partai X: Ekonomi Rakyat Adalah Jantung Negara
Partai X berpijak pada prinsip bahwa ekonomi rakyat adalah jantung negara. Negara tidak boleh membiarkan uang rakyat menjadi alat rente birokrasi.
Setiap dana publik harus kembali ke rakyat melalui perputaran produktif: pembangunan desa, pertanian, dan UMKM.
keuangan,” ucap Prayogi.
Solusi Partai X: Gerakkan Uang, Hidupkan Rakyat
Sebagai langkah solutif, Partai X mengajukan beberapa strategi konkret:
- Larangan deposito daerah tanpa proyek produktif. Dana publik wajib diarahkan ke program riil rakyat.
- Audit transparan dana parkir daerah dengan publikasi berkala agar tak jadi sumber rente pejabat.
- Insentif fiskal untuk daerah yang menyalurkan dana ke UMKM, koperasi, dan infrastruktur rakyat.
- Pembentukan Dana Gerak Rakyat Nasional (DGRN) yang menyalurkan dana idle ke sektor produktif berbasis komunitas.
- Reformasi sistem pengawasan keuangan daerah agar pejabat tidak bermain dengan dana publik.
Partai X menegaskan, keadilan fiskal hanya nyata jika uang rakyat berputar untuk rakyat. “Uang di bank tidak membuat rakyat kenyang. Tapi uang yang bergerak membuat ekonomi hidup,” ujar Prayogi.
