beritax.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal tarif baru Amerika Serikat untuk produk Indonesia. Presiden Donald Trump memutuskan tetap memberlakukan tarif 32 persen atas semua produk asal Indonesia per 1 Agustus 2025.
Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan merespons kebijakan itu lewat koordinasi antar kementerian dan tim negosiasi khusus. Delegasi Indonesia dipastikan tiba di Amerika Serikat Selasa ini untuk melanjutkan perundingan dagang secara langsung.
Pemerintah Hanya Klarifikasi, Tanpa Sikap Tegas
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengkritik keras reaksi pasif pemerintah terhadap tekanan ekonomi. “Ekonomi digertak, pemerintah cuma jawab dengan klarifikasi” kata Prayogi.
Ia menekankan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan keberanian dan prinsip kebangsaan. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang terlihat defensif, bukan progresif dalam menghadapi tekanan luar negeri.
Dalam pandangan Partai X, pemerintah tidak boleh menyerahkan kedaulatan ekonomi demi kepentingan investasi asing jangka pendek.
Menurut prinsip Partai X, pemerintah adalah pelayan rakyat yang harus bertindak efektif, efisien, dan transparan.
Jika pemerintah takut mengambil langkah balasan atau negosiasi tegas, maka rakyat akan terus jadi korban tekanan global. Pemerintah wajib hadir menjaga martabat bangsa, bukan sekadar memperbaiki citra dengan konferensi pers.
Surat Terbuka Trump Jadi Simbol Ancaman Terang-Terangan
Surat terbuka Presiden Trump menunjukkan tekanan ekonomi dijalankan secara terbuka, tanpa etika diplomasi antarnegara. Ia bahkan menulis bahwa tarif 32 persen adalah bentuk ringan dari respons terhadap defisit perdagangan dengan Indonesia.
Lebih dari itu, Trump mengancam balasan tambahan jika Indonesia menerapkan tarif balasan. Ia hanya memberikan pengecualian tarif jika Indonesia mau membangun pabriknya di Amerika Serikat.
Solusi Partai X: Kedaulatan Ekonomi Nasional adalah Harga Mati
Partai X mengajukan solusi konkret untuk menghadapi tekanan ekonomi global. Pertama, perkuat ketahanan industri dalam negeri dan ekspor berbasis bahan baku lokal.
Kedua, bentuk Badan Negosiasi Perdagangan Internasional independen yang tidak tunduk pada agenda pejabat tertentu. Ketiga, bangun jaringan diplomasi ekonomi baru berbasis negara selatan (global south), bukan hanya tergantung Amerika Serikat.
Keempat, dukung penuh UMKM ekspor melalui insentif fiskal dan perlindungan tarif khusus. Kelima, tanamkan prinsip berdikari dalam kurikulum ekonomi nasional dan kebijakan luar negeri.
Pemerintah harus melindungi produksi, distribusi, dan pasar nasional dari tekanan serta ketergantungan terhadap negara besar.
Partai X menegaskan bahwa rakyat tidak butuh klarifikasi berulang-ulang dari kementerian, tapi langkah nyata membela ekonomi nasional. “Jika pemerintah tidak siap hadapi tekanan luar, rakyat akan bayar mahal lewat PHK dan krisis harga,” ujar Prayogi.
Ia menutup pernyataan dengan menuntut pemerintah tidak menjual kedaulatan ekonomi demi relasi diplomatik yang semu dan penuh subordinasi.
