beritax.id – Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyarankan pemerintah segera mencari pasar alternatif. Langkah ini diambil pasca Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif hingga 32 persen untuk ekspor Indonesia.
Produk seperti tekstil, karet, dan makanan laut kini terancam tidak lagi kompetitif di pasar AS. Pemerintah disebut masih punya waktu negosiasi sampai 1 Agustus 2025 untuk menyelamatkan ekspor Indonesia.
Said menyarankan perluasan pasar ke kawasan BRICS, Afrika, dan Amerika Latin untuk mengganti pasar AS. Ia juga menyarankan agar Indonesia bernegosiasi di jalur multilateral lewat WTO dan G20 tanpa Amerika.
Partai X: Produk Masih Itu-Itu Saja
Menanggapi hal tersebut, Partai X menilai respons pemerintah lebih menyerupai tindakan panik. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra menyebut ini bukti stagnasi inovasi ekspor.
“Pasar boleh diganti, tapi kalau barang kita tetap sama, tetap saja akan ditinggalkan,” ujar Prayogi.
Ia menyebut, selama dua dekade terakhir, struktur ekspor Indonesia nyaris tak beranjak dari bahan mentah. Mulai dari hasil tambang, tekstil murah, sampai makanan laut mentah, semua minim nilai tambah.
“Kalau semua disanksi, lalu kita ikut antre rebut pasar, tapi jualan kita tetap tidak beda, ya kalah lagi,” tegasnya.
Solusi Partai X: Bangun Daya Saing, Bukan Hanya Buka Pasar
Partai X menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam strategi ekspor dan industri nasional.
Menurut Partai X, tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Artinya, pemerintah tak cukup sekadar cari pasar baru, tapi harus benahi hulu industri nasional secara struktural.
Partai X mendorong pembangunan ekosistem industri berbasis riset, inovasi, dan hilirisasi yang kuat dan merata. Negara juga harus menjamin insentif fiskal dan kemudahan investasi bagi UMKM dan pelaku industri kreatif.
“Ekspor jangan lagi jadi beban pengusaha besar semata, tapi jadi gerakan nasional,” ucap Prayogi.
Prinsip Partai X: Keadilan dan Kedaulatan Ekonomi
Partai X berpegang bahwa negara adalah alat mewujudkan kedaulatan dan keadilan ekonomi untuk seluruh rakyat.
Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk mengatur demi kesejahteraan seluruh warga.
Menurut Partai X, arah ekspor nasional seharusnya mencerminkan kemajuan teknologi dan kedaulatan ekonomi bangsa.
“Kalau rakyat hanya dijadikan objek industri, bukan subjek produksi, maka perdagangan luar negeri jadi jalan kebangkrutan,” pungkas Prayogi.
Partai X menyerukan agar pemerintah tidak hanya fokus pada diplomasi pasar. Yang lebih penting adalah membangun struktur ekonomi nasional yang mandiri, produktif, dan kompetitif. Jika tidak, maka pasar sebesar apa pun akan tetap tertutup bagi produk-produk Indonesia yang stagnan dan tanpa inovasi.
