beritax.id — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan 82,9 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025. Ia mengklaim penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru setiap hari mampu memperluas jangkauan program secara signifikan. Hingga kini, BGN mencatat telah ada 13.514 SPPG yang tersebar di 38 provinsi dan lebih dari 7.000 kecamatan.
Namun, Partai X menilai program ini lebih sibuk mengejar angka ketimbang menanamkan nilai kemanusiaan. Pemerintah terkesan berorientasi pada statistik keberhasilan, bukan kualitas pelayanan. “Kita tidak sedang berbicara tentang angka 82 juta, tetapi tentang manusia yang makan dan hidup dari kebijakan ini,” tegas Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute.
Menurutnya, semangat program MBG harus berpijak pada hak dasar rakyat untuk hidup sehat, bukan sekadar capaian administratif. “Melayani rakyat berarti memastikan setiap butir nasi sampai pada mereka yang berhak, bukan berhenti di laporan,” ujarnya.
Partai X: Negara Wajib Hadir dengan Nurani, Bukan Angka
Partai X mengingatkan pemerintah bahwa tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks ini, melayani bukan berarti sekadar menyalurkan makanan, tetapi memastikan gizi yang diterima sesuai kebutuhan rakyat di tiap daerah.
Bagi Partai X, keberhasilan program sosial bukan diukur dari banyaknya penerima manfaat di atas kertas, melainkan dari perbaikan nyata di lapangan dari tubuh anak-anak yang lebih sehat hingga petani lokal yang hidup layak karena bahan pangan mereka terserap.
“Program MBG tidak boleh menjadi panggung pencitraan, tapi harus menjadi cermin kasih sayang negara,” tambah Prayogi. Ia menegaskan, pendekatan teknokratis tanpa hati justru menjauhkan negara dari semangat Pancasila.
Prinsip Partai X: Pembangunan Harus Menyentuh Jiwa Rakyat
Dalam prinsip Partai X, pemerintah adalah pelayan, bukan penguasa. Rakyat adalah pemilik negara, sedangkan pemerintah hanyalah pengelola yang diberi amanah. Negara sejati harus memastikan kesejahteraan lahir dan batin rakyat, bukan sekadar menampilkan grafik keberhasilan di layar rapat.
Partai X menilai, politik kemanusiaan yang sejati adalah politik yang mendengarkan suara rakyat ibu yang kesulitan memenuhi gizi anaknya, petani yang menanti harga adil, hingga dapur umum yang bertahan dengan peralatan terbatas. Semua itu bagian dari wajah kebijakan publik yang sesungguhnya.
“Rakyat tidak butuh angka besar di televisi, tapi butuh makanan bergizi di meja mereka,” tegas Partai X dalam pernyataannya.
Solusi Partai X: Reformasi Program Sosial Berbasis Keadilan
Sebagai solusi, Partai X menegaskan perlunya reformasi menyeluruh pada tata kelola program sosial nasional. Pertama, transparansi data harus diperkuat dengan audit publik yang melibatkan masyarakat sipil. Kedua, BGN harus menerapkan prinsip gizi berkeadilan, dengan menyesuaikan menu dan distribusi sesuai karakter pangan lokal.
Ketiga, pengawasan berbasis komunitas perlu digerakkan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan setiap penerima benar-benar mendapat manfaat. Dan terakhir, evaluasi keberhasilan tidak hanya berdasarkan jumlah penerima, tetapi juga pada indikator kesehatan, daya tahan ekonomi keluarga, dan kesejahteraan sosial jangka panjang.
Partai X: Saatnya Negara Melihat Rakyat sebagai Tujuan, Bukan Objek
Partai X menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebijakan publik yang sejati adalah kebijakan yang menumbuhkan martabat manusia, bukan menumpuk angka di laporan. Negara tidak boleh kehilangan empati dalam melayani rakyatnya.
“Rakyat bukan objek statistik. Mereka manusia dengan hak hidup layak dan bermartabat,” tegas Prayogi R Saputra. “Dan negara sejati adalah yang menatap rakyatnya dengan hati, bukan dengan kalkulator.”
