beritax.id – Banyak orang bilang, ‘Tahun baru, harapan baru’. Tapi jujur, kalau kita bedah data dan track record pemerintah sepanjang 2025, kalimat itu terdengar naif. Bahkan mustahil. Apakah 2026 akan jadi tahun pemulihan, atau justru tahun di mana kita makin terperosok ke dalam apa yang disebut kemunafikan pemerintah?
Saya mau ajak kalian melihat ini bukan pakai perasaan, tapi pakai pola (pattern). Karena dalam bisnis maupun negara, past behavior is the best predictor of future behavior.
Pola Pemerintah Indonesia
Kalau kita lihat 2025, banyak sekali kejadian yang semakin menunjukkan sisi gelap pemerintahan kita. Tahun dimana Rakyat dipaksa menerima ketidakadilan dan kemudian memaafkan dengan berat hati.
Pemerintah secara agresif mengesahkan regulasi yang mengubah wajah demokrasi kita menjadi kejahatan yang legal melalui peraturan yang mereka buat.
Ada tiga hal krusial yang akan menjadi krisis di tahun-tahun berikutnya. Mulai dari ekonomi, kebebasan sipil, hingga rusaknya alam kita.
Krisis Ekonomi
Pertama, soal ekonomi. Kalian yang tadinya sandwich generation akan menjadi geprek generation. Dan yang geprek generation akan dihajar habis-habisan oleh pemerintah. Daya beli kelas menengah hancur karena inflasi pangan. Kalian dipaksa ‘makan tabungan tabungan sendiri’.
Nah, masuk ke 2026, apakah akan membaik karena UMP naik 6,5%?. Hati-hati. Kenaikan upah hanyalah penenang untuk masyarakat, bukan solusi akar masalah. Struktur ekonomi kita sekarang berbentuk ‘jam pasir’: yang kaya makin kaya karena insentif pajak, yang miskin makin banyak, dan kelas menengahnya hilang.
Di 2026, kita bakal melihat full effect dari kesalahan struktur tata negara selama ini. Usaha kecil yang gulung tikar di 2025 belum tentu bangkit. Jadi, bersiaplah menghadapi ekonomi biaya tinggi yang makin mencekik.
Kebebasan Sipil
Kedua, ini yang paling mengerikan. Di 2025, kita ribut soal Revisi UU Polri dan TNI. Polisi jadi ‘Superbody’ yang bisa memutus akses internet , dan TNI bisa masuk lagi ke jabatan sipil dan urus keamanan siber.
Artinya apa buat 2026? Tahun 2025 adalah tahun pembuatan ‘senjata’-nya. Tahun 2026 adalah tahun penggunaannya.
Jangan kaget kalau di 2026, linimasa media sosial bakal lebih sepi kritik. Bukan karena negaranya sudah benar, tapi karena sensornya sudah aktif. Jurnalisme investigasi yang biasanya membongkar korupsi sudah dilarang. Jadi, kalau tahun depan kalian merasa negara ‘adem ayem’, don’t be fooled. Itu bisa jadi hasil pembungkaman.
Krisis Lingkungan
Ketiga, soal alam kita. Ingat banjir bandang Sumatera di akhir 2025? Pemerintah bilangnya itu karena ‘curah hujan ekstrem’. Padahal data menunjukkan itu karena kerusakan struktural akibat izin tambang yang ugal-ugalan lewat Revisi UU Minerba.
Di 2026, pola ini akan berlanjut. Izin tambang oligarki sudah diperpanjang otomatis tanpa tender. Jadi, bencana ekologis di 2026 bukan lagi ‘bencana alam’, tapi ‘bencana industri’ yang didukung regulasi.
Akar Masalah Indonesia
Jujur, ada satu konsep di otak kita yang selama ini terbalik. Dan karena terbalik, tahun 2025 kemarin jadi berantakan.
Kita sering menganggap Presiden, Menteri, DPR itu adalah ‘Penguasa’ atau ‘Pejabat’. Kita takut sama mereka sehingga sebagian besar dari kita menerima dengan alasan “saya ini rakyat kecil, bisa apa”.
Padahal, kita yang menggaji pemerintah dengan uang kita. Dengan pajak yang dibebankan ke rakyat. Jadi jelas, kita ini bosnya. Terus kenapa kita harus takut?
Kalian minta kesejahteraan, tapi mereka sibuk bikin aturan yang menguntungkan diri sendiri. Kalian minta keamanan, tapi karyawan satpam kalian malah kalian, seperti kasus tragis Affan Kurniawan.
Kalau ini terjadi di perusahaan swasta, karyawan model begini sudah dapat SP3 atau langsung di-cut. Tapi kenapa di negara ini mereka malah makin berkuasa? Karena owner-nya (kita) tidak sadar kalau kita itu Bosnya.
Memutus Rantai Krisis
Terus apa solusinya? Apakah ganti presiden cukup? No. Kita butuh perbaikan dari sistem negara ini. Kita harus tuntut pemisahan negara dan pemerintah. Termasuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
Di tengah perkembangan teknologi, mau tidak mau, sistem harus didigitalkan untuk memutus rantai korupsi dan manipulasi manual. Less human intervention, less corruption. Sekarang, pilihan ada di tangan kita, bukan mereka.
