beritax.id- Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, terkait ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga produksi pertanian nasional. Hal ini agar tetap surplus di tengah krisis pangan yang melanda sejumlah negara.
Dalam keterangannya kepada awak media seusai pertemuan, Sudaryono menjelaskan bahwa produksi beras nasional hingga April 2025 dipastikan mengalami surplus. Adapun jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 2,8 hingga 3 juta ton. Presiden Prabowo pun meminta agar tren positif ini dapat dipertahankan.
Respons Partai X terhadap Klaim Surplus Beras
Menanggapi laporan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyampaikan tanggapan kritis terhadap klaim pemerintah ini. Ia mengingatkan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Surplus beras di atas kertas belum tentu mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Jangan sampai data yang dipaparkan menutupi kenyataan bahwa sebagian rakyat masih kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” ujar Prayogi.
Prayogi menekankan bahwa pencapaian surplus beras harus dibarengi dengan kebijakan yang memastikan distribusi yang merata dan harga yang stabil. Ia menyoroti bahwa jika surplus hanya menghasilkan stok melimpah di gudang tanpa sampai ke tangan konsumen dengan harga yang wajar. Maka dampaknya tidak akan dirasakan rakyat secara nyata.
Prinsip Partai X dalam Ketahanan Pangan
Prinsip Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks surplus beras, hal ini berarti pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menghasilkan angka yang terlihat baik. Tetapi juga mampu menciptakan stabilitas harga di pasar dan menjamin akses pangan bagi semua lapisan masyarakat.
Menurut Partai X, pemerintah harus menjadi alat perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya dengan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, klaim surplus harus dikawal ketat agar tidak menjadi sekadar pencitraan tanpa dampak konkret bagi rakyat.
Partai X menegaskan pentingnya evaluasi mendalam terhadap rantai distribusi beras yang selama ini berpotensi dipenuhi praktik spekulasi dan permainan harga. Prayogi mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberdayakan Koperasi Desa Merah Putih dan mengoptimalkan operasi pasar. Namun menekankan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang ketat agar praktik curang yang merugikan rakyat dapat dicegah.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya menyoroti angka produksi. Tetapi juga memastikan setiap kebijakan mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi rakyat,” tegas Prayogi.
Dengan pendekatan ini, Partai X menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pangan pemerintah secara kritis, objektif, dan solutif, agar ketahanan pangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
