beritax.id — Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai Ketua Bersama Independen dalam penggalangan dana putaran ke-22 International Development Association (IDA22) Grup Bank Dunia. Penunjukan tersebut menempatkan Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh yang akan memimpin upaya penghimpunan dukungan kebijakan dan pendanaan bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Berdasarkan keterangan resmi Grup Bank Dunia, Sri Mulyani dipilih oleh perwakilan negara donor dan negara peminjam anggota IDA melalui proses seleksi yang dilakukan komite pencarian. Dalam menjalankan tugasnya, Sri Mulyani akan memimpin proses penggalangan dana IDA22 bersama Paschal Donohoe, Direktur Pelaksana sekaligus Chief Knowledge Officer Grup Bank Dunia.

Kepemimpinan Sri Mulyani Diharapkan Dorong Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai Ketua Bersama Independen, Sri Mulyani akan memperjuangkan dukungan yang lebih kuat dari sisi kebijakan maupun pendanaan kepada negara-negara donor dan peminjam selama proses pengisian kembali dana IDA22. Penggalangan dana tersebut menjadi agenda penting bagi Bank Dunia untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan bagi negara-negara termiskin di dunia.

Proses pengisian kembali dana IDA dilaksanakan setiap tiga tahun sebagai mekanisme penghimpunan komitmen pendanaan baru sekaligus forum evaluasi terhadap arah kebijakan pembangunan. Penunjukan Sri Mulyani dinilai berkaitan dengan rekam jejak panjangnya di bidang keuangan pembangunan. Selain pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia, ia juga pernah menduduki posisi Direktur Pelaksana sekaligus Kepala Operasional Bank Dunia.

Pembiayaan Global Harus Berorientasi pada Pengurangan Kemiskinan

Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai keterlibatan tokoh Indonesia dalam lembaga pembangunan internasional merupakan peluang untuk memperkuat kerja sama global dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Prayogi, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka ekonomi, tetapi harus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.

“Tugas negara itu tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam kerja sama ekonomi dan pembiayaan internasional,” ujar Prayogi.

Ia menjelaskan, dukungan pembiayaan bagi negara-negara berpenghasilan rendah harus diarahkan untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat, membuka akses pelayanan dasar, serta menciptakan kemandirian ekonomi.

Negara Harus Hadir Melalui Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat

Prayogi menilai lembaga pembiayaan pembangunan seperti IDA memiliki peran strategis dalam membantu negara-negara menghadapi tantangan besar, mulai dari kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, hingga ketahanan ekonomi.Namun, menurutnya, pembiayaan pembangunan harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pembiayaan bukan hanya soal jumlah dana yang tersedia, tetapi bagaimana dana tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” katanya.

Ia menegaskan keberhasilan pembangunan harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan rakyat, bukan hanya dari besarnya investasi atau nilai pendanaan yang berhasil dihimpun.

Prinsip Partai X: Pembangunan Negara Harus Berpusat pada Kepentingan Rakyat

Prayogi menyampaikan bahwa prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pusat utama dalam penyelenggaraan negara.

Prinsip tersebut diwujudkan melalui tiga fungsi utama negara:

1. Negara Melindungi Rakyat

Negara wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam konteks pembangunan global, perlindungan rakyat diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang mampu menjaga kelompok rentan dan memperluas kesempatan hidup yang lebih baik.

2. Negara Melayani Rakyat

Negara harus memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan pelayanan nyata kepada masyarakat. Kerja sama internasional dan pembiayaan pembangunan harus diarahkan untuk memperkuat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Negara Mengatur Rakyat

Negara memiliki kewajiban membuat aturan yang menciptakan tata kelola pembangunan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan pembiayaan pembangunan harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas agar manfaatnya tidak hanya dirasakan kelompok tertentu, tetapi menjangkau masyarakat luas.

Solusi Partai X: Perkuat Tata Kelola Pembiayaan untuk Kesejahteraan Rakyat

Berangkat dari prinsip Partai X mengenai negara yang melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, Prayogi menyampaikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan agar kerja sama pembangunan internasional memberikan manfaat maksimal.

1. Pastikan Dana Pembangunan Tepat Sasaran

Setiap pembiayaan pembangunan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana yang dihimpun melalui lembaga internasional harus diarahkan kepada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap rakyat.

2. Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Pemerintah perlu memastikan setiap program pembangunan memiliki sistem pengawasan yang kuat. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dan hasil dari setiap kebijakan pembangunan.

3. Dorong Pembangunan Berbasis Kemandirian Ekonomi

Pembiayaan pembangunan tidak boleh hanya menciptakan ketergantungan, tetapi harus memperkuat kemampuan negara dan masyarakat untuk mandiri. Program pembangunan harus membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat sektor ekonomi masyarakat.

4. Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Global

Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam forum pembangunan internasional agar kepentingan negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah mendapatkan perhatian yang lebih besar. Kepemimpinan tokoh Indonesia dalam lembaga global dapat menjadi momentum memperjuangkan pembangunan yang lebih adil.

5. Jadikan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ukuran Keberhasilan

Menurut Prayogi, keberhasilan pembangunan harus dikembalikan pada tujuan utama negara, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat,” ujarnya.

Penutup: Kepemimpinan Global Harus Bermuara pada Kesejahteraan Rakyat

Penunjukan Sri Mulyani sebagai Ketua Bersama Independen IDA22 menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam agenda pembangunan global. Namun, Prayogi menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan, baik nasional maupun internasional, harus tetap memiliki tujuan utama yaitu menghadirkan negara yang mampu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat demi terciptanya kesejahteraan bersama. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila seluruh kebijakan ekonomi dan pembiayaan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.