beritax.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tidak berencana menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah sedang mencari langkah alternatif pembiayaan tanpa membebani APBN. Ia menegaskan, topik pembayaran utang Whoosh tidak masuk agenda pembahasan dalam rapat terbatas malam itu.
Meski demikian, Prasetyo menilai proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas Jakarta dan Bandung. Pemerintah, katanya, berupaya mengembangkan jaringan kereta cepat hingga ke Surabaya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembiayaan proyek strategis tersebut akan diselesaikan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, bukan APBN.
Partai X: Rakyat Bukan Penonton di Atas Utang Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia mengingatkan, proyek infrastruktur apapun yang menumpuk utang tidak boleh menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Menurutnya, skema non-APBN hanya memindahkan beban dari kas negara ke institusi lain, tanpa menyentuh akar masalah pengelolaan utang publik.
Partai X menilai, pemerintah gagal menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Proyek Whoosh memang cepat, namun kesadaran fiskal berjalan lambat. Rakyat tidak butuh sekadar moda transportasi megah, tapi butuh jaminan bahwa setiap utang negara memberi manfaat langsung bagi kehidupan mereka. Dalam pandangan Partai X, proyek yang membebani generasi mendatang tanpa transparansi justru bertentangan dengan amanat konstitusi.
Menimbang Ulang Makna Pembangunan Nasional
Partai X mengkritik pola pikir pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur tanpa keseimbangan sosial. Menurut Partai X, pembangunan sejati adalah yang menyatukan antara kesejahteraan rakyat dan tanggung jawab fiskal negara. Pembangunan tidak boleh melahirkan paradoks yaitu rakyat miskin yang dikelilingi proyek mahal. Negara seharusnya mengukur kemajuan bukan dari panjang rel kereta, tetapi dari luasnya ruang kesejahteraan rakyat.
Partai X menyerukan agar pemerintah membuka audit publik terhadap seluruh proyek strategis yang dibiayai melalui utang. Transparansi ini penting agar rakyat mengetahui arah tanggung jawab fiskal nasional. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar mengalir pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pada kemegahan simbolik.
Prinsip Partai X: Negara Bukan Korporasi, Rakyat Adalah Tujuan
Dalam prinsip Partai X, negara tidak boleh diperlakukan seperti perusahaan. Negara bukan entitas ekonomi yang mencari laba, melainkan ruang pengabdian yang menjamin kesejahteraan rakyat. Pemerintah hanyalah pelaksana mandat negara, bukan pemilik modal publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembiayaan infrastruktur harus menempatkan rakyat sebagai pemegang saham utama kedaulatan bangsa.
Partai X menegaskan, tugas pemerintah bukan sekadar menyusun skema keuangan, melainkan memastikan keadilan sosial di setiap rupiah kebijakan. Utang publik tanpa kontrol rakyat akan menjelma menjadi beban sosial yang menggerus martabat negara.
Solusi Partai X: Bangun Fiskal Berdaulat dan Transparan
Sebagai solusi, Partai X mendorong pembentukan Dewan Kedaulatan Fiskal Nasional yang berfungsi mengawasi penggunaan utang publik secara terbuka. Dewan ini harus melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen agar setiap proyek infrastruktur diuji secara sosial, bukan hanya finansial.
Partai X juga menekankan perlunya Audit Sosial Nasional untuk memastikan manfaat utang dirasakan rakyat, bukan korporasi besar. Pemerintah perlu berani mengalihkan prioritas dari proyek simbolik ke investasi rakyat seperti pendidikan, pangan, dan energi rakyat.
Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak lagi mengandalkan utang, tetapi berdiri di atas kemandirian fiskal dan kekuatan rakyat sendiri. Bagi Partai X, inilah wujud nyata pemerintahan yang melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil dan berdaulat.
