Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Istilah “negara gagal” sering terdengar berlebihan bagi sebagian besar orang Indonesia. Kita melihat masih ada pemilu, pembangunan infrastruktur, jalan tol, dan bandara baru. Namun jika menilik parameter Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), gambaran sesungguhnya jauh lebih serius.
Laporan PBB melalui UNCTAD bertajuk A New World of Debt 2025 memperlihatkan tren global yang mengkhawatirkan: di banyak negara berkembang, belanja untuk membayar bunga utang tumbuh jauh lebih cepat dibanding anggaran pendidikan dan kesehatan. Dalam banyak kasus, bunga utang bahkan melebihi dua sektor vital itu.
Celios (Center of Economic and Law Studies) mencatat bahwa sepanjang 2015–2025, porsi belanja bunga utang Indonesia konsisten lebih besar daripada anggaran kesehatan. Pada 2024, rasio beban bunga utang terhadap anggaran kesehatan sempat menyentuh 266 persen, dan tetap tinggi sekitar 253 persen pada 2025. Dibandingkan anggaran pendidikan, bunga utang mencapai sekitar 85 persen pada 2024 dan 76,3 persen pada 2025.
Sekjen PBB António Guterres menegaskan, ketika sebuah negara mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membayar bunga utang ketimbang pendidikan atau kesehatan, itu merupakan tanda kegagalan sistemik: negara bekerja untuk kreditur, bukan warganya.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyimpulkan bahwa jika memakai parameter PBB, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara gagal secara sistemik karena utang yang ditarik pemerintah tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas sumber daya manusia.
Pertanyaan Kritis: Desain Sistem Presiden
Pertanyaannya bukan lagi “Apakah Indonesia menuju negara gagal?” tetapi “Mengapa fondasi kenegaraan kita memunculkan kegagalan ini, walaupun ekonomi tampak berjalan?” Jawaban terletak pada desain sistem presidensial yang diterapkan.
Tiga Pilar Organisasi yang Sehat
Sebelum menyalahkan individu, mari memahami desain organ kekuasaan yang sehat:
Organ No.1 – Pengambil Keputusan Tertinggi
Sumber legitimasi dan penentu arah besar negara. Kepala negara berfungsi sebagai simbol kedaulatan, penjaga konstitusi, dan representasi rakyat. Tugas utama: mengawasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan, bukan urusan teknis harian. Organ ini adalah “penjaga rumah”, bukan “kuli bangunan”.
Organ No.2 – Pengurus atau Pelaksana
Manajemen eksekutif yang menjalankan kebijakan, mengelola birokrasi, dan mengurusi urusan harian negara. Dalam perusahaan, setara dengan direktur utama dan jajaran direksi.
Organ No.3 – Pengawas atau Dewan Kontrol
Rem dan sensor dalam sistem. Di negara, ini berupa parlemen, lembaga audit, badan pemeriksa, dan sistem hukum. Tugasnya memastikan Organ No.2 tidak menyimpang dan Organ No.1 tetap dihormati. Dalam perusahaan, setara dewan komisaris dan auditor.
Prinsip penting: ketiga organ ini harus terpisah untuk mencegah konflik kepentingan, menjaga kontinuitas organisasi, dan menegakkan kontrol internal.
Masalah Utama: Presidensialisme Indonesia
Indonesia menganut sistem presidensial, namun dalam praktik, Organ No.1 dan No.2 digabung: presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akibatnya, figur tunggal menguasai:
- Arah dan visi negara
- Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan birokrasi
- Kontrol anggaran, utang, dan program politik
Ketika Organ No.3 lemah atau tersandera kepentingan, konsentrasi kekuasaan ini berisiko menjadi jalur cepat menuju negara gagal.
Konsekuensi Konsentrasi Kekuasaan
Penggabungan Organ No.1 dan No.2 menghasilkan:
- Kebijakan fiskal yang mudah jatuh pada populisme utang
- Ambisi proyek besar yang mengorbankan pendidikan dan kesehatan
- Ruang koreksi sempit karena kritik dianggap melemahkan stabilitas
Ini menunjukkan bahwa desain sistem memberi insentif salah: menjaga citra kekuasaan lebih penting daripada kepentingan rakyat jangka panjang.
Pelajaran dari Negara Maju
Negara-negara seperti Belanda, Inggris, Jepang, Kanada, dan Skandinavia memisahkan kepala negara yang netral dari kepala pemerintahan yang menjalankan politik harian. Keuntungan:
- Kebijakan jangka panjang tidak tergadaikan oleh siklus pemilu
- Krisis politik dapat diredam tanpa mengguncang legitimasi negara
- Kontrol struktural lebih efektif, korupsi relatif rendah
Indonesia menumpuk semua peran pada satu figur: presiden.
Presidensialisme dan Kerentanannya
Juan J. Linz dari Yale University memperingatkan: sistem presidensial lebih rapuh, terutama di negara yang terpecah. Dampaknya:
- Pemilu presiden zero-sum dan polarisasi tinggi
- Konflik eksekutif-legislatif sulit diatasi
- Presiden terdorong menggunakan utang demi popularitas
- Korelasi lebih tinggi dengan korupsi dibanding sistem parlementer
Jika dicermati, utang yang membengkak dan bunga utang yang menekan anggaran publik merupakan konsekuensi langsung dari desain presidensial yang rapuh.
Indonesia: Bangunan Besar di Atas Pondasi Retak
Fondasi negara retak karena:
- Organ No.1 dan No.2 digabung
- Organ No.3 lemah atau terkooptasi
- Utang dijadikan instrumen politik
- Belanja bunga utang mengalahkan sektor dasar
Bangunan besar akan runtuh jika pondasi cacat.
Saatnya Mengakui Akar Masalah
Penyebutan “negara gagal secara sistemik” menyakitkan, namun menolak mengakui akar masalah lebih berbahaya. Mengganti presiden tanpa memperbaiki desain presidensial hanya memindahkan masalah.
Perdebatan harus bergeser dari “siapa presidennya?” menjadi:
“Apakah desain presidensial saat ini masih layak dipertahankan, jika data menunjukkan kita melaju menuju kegagalan sistemik?”
Tanpa bedah fondasi dan koreksi struktural, Indonesia akan terus menjadi contoh klasik: negara besar, kaya sumber daya, tapi gagal menjadi rumah yang adil bagi rakyatnya.
