beritax.id – Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk memperluas jangkauan Sekolah Rakyat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan, kolaborasi dengan kampus bukan hanya untuk mencetak sarjana, tapi membangun kekuatan rakyat.
“Melalui kolaborasi ini, kita ingin membangun model pemberdayaan yang berbasis ilmu pengetahuan,” ujar Agus Jabo.
Menurut Agus, Sekolah Rakyat adalah gerakan sosial yang bertujuan membebaskan rakyat dari ketertinggalan pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu, ia mengajak mahasiswa, dosen, dan alumni untuk terjun langsung membangun desa dan menggerakkan ekonomi lokal.
Program ini akan diintegrasikan di kampus dengan pelatihan keterampilan, pengembangan koperasi rakyat, dan revitalisasi aset sosial.
Partai X: Jangan Jadikan Pendidikan sebagai Alat Cuci Muka
Menanggapi inisiatif Kemensos, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menyampaikan kritik tajam. Ia mempertanyakan apakah program Sekolah Rakyat benar-benar berorientasi pada rakyat atau sekadar pencitraan pemerintah.
“Negara ini mau mendidik atau sekadar cuci muka atas ketimpangan pendidikan selama ini?” tanya Prayogi. Ia menilai langkah Kemensos belum menyentuh substansi kebijakan pendidikan yang adil dan merata.
Prayogi mengingatkan bahwa tugas pemerintah bukan hanya membuat program, tapi memastikan rakyat merasakan manfaatnya. “Tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil,” tegasnya.
Ia menekankan, pendidikan bukan sekadar proyek sosial, tapi hak rakyat yang harus dijamin oleh konstitusi dan dijalankan secara transparan.
Mengutip prinsip Partai X, Prayogi menjelaskan analogi negara sebagai bus. “Pemerintah itu sopir. Kalau sopirnya hanya sibuk mempercantik kabin, tapi lupa arah, rakyat tak sampai tujuan,” ujarnya.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat hanya akan menjadi jargon kosong jika tidak didukung anggaran, SDM, dan kurikulum yang berbasis realitas sosial.
Pendidikan Harus Efektif dan Transparan
Partai X menegaskan bahwa pendidikan harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Tidak boleh ada lagi proyek-program yang sekadar menargetkan angka partisipasi, tetapi gagal membentuk kemandirian rakyat.
“Sekolah Rakyat itu bagus, tapi siapa yang mengevaluasi dampaknya? Di mana ukurannya? Jangan asal label rakyat tapi kosong konten,” tegas Prayogi.
Sebagai solusi, Partai X menyerukan audit menyeluruh terhadap kebutuhan pendidikan rakyat miskin dan rentan di seluruh wilayah. Program seperti Sekolah Rakyat harus dirancang bersama rakyat, bukan hanya dari meja kementerian.
“Kalau serius ingin menghapus ketimpangan, maka rakyat harus dilibatkan dalam desain, pelaksanaan, dan evaluasi,” pungkas Prayogi. Ia menegaskan bahwa kedaulatan pendidikan ada di tangan rakyat, bukan di balik jargon pemerintah.
