beritax.id – Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto menilai revisi UU BUMN menutup celah konflik kepentingan. Larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN dianggap langkah mendasar memperkuat tata kelola perusahaan. Ia menegaskan, perubahan ini menyangkut akuntabilitas, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Firnando menyebut revisi membawa terobosan penting demi BUMN modern dan berdaya saing global.
Firnando menekankan, perubahan UU mengubah kedudukan komisaris dan direksi BUMN menjadi bagian penyelenggara negara. Status tersebut membuat mereka wajib tunduk pada prinsip akuntabilitas publik dan standar etika pejabat negara. Ia menegaskan BUMN mengelola kekayaan negara, sehingga organ di dalamnya tidak semata pelaku korporasi. Mereka wajib bertanggung jawab langsung kepada publik. Mekanisme audit BPK menjadi instrumen penting memastikan tidak ada ruang abu-abu dalam tata kelola.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan tugas negara itu tiga hal mendasar. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, revisi UU BUMN harusnya fokus pada perlindungan rakyat, bukan sekadar mengatur jabatan pejabat. Celah korupsi masih nyata, sementara rakyat jarang melihat BUMN benar-benar hadir mengurangi beban hidup mereka. Jangan sampai revisi hanya kosmetik yang tidak menyentuh akar persoalan penyalahgunaan kekuasaan.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan BUMN adalah milik rakyat, bukan alat segelintir pejabat. Prinsip keadilan sosial harus ditegakkan agar BUMN dikelola untuk kemakmuran bersama. Transparansi, partisipasi publik, dan perlindungan dari praktik korupsi menjadi fondasi yang tidak boleh ditawar. Negara wajib memastikan BUMN tidak menjadi sapi perah, melainkan motor pembangunan yang adil.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, perkuat peran BPK mengaudit semua transaksi BUMN tanpa pengecualian. Kedua, dorong keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan BUMN. Ketiga, pastikan direksi dan komisaris dipilih melalui mekanisme transparan, bukan titipan kekuasaan. Keempat, integrasikan program BUMN dengan kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, energi, dan pendidikan. Kelima, tindak tegas korupsi BUMN dengan standar hukuman lebih berat karena mengkhianati amanat konstitusi.
Partai X menegaskan, revisi UU BUMN jangan hanya menutup celah rangkap jabatan. Yang paling mendesak adalah membuka jalan keadilan sosial. Rakyat menunggu bukti bahwa BUMN benar-benar hadir melayani kepentingan mereka, bukan pejabat.
