beritax.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang menjelaskan potensi kekurangan ahli gizi dapat diatasi melalui kerja sama berbagai pihak. Ia menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang.
Nanik menyebut isu kekurangan tenaga gizi tidak dibahas secara khusus, namun BGN sudah menyiapkan langkah antisipatif terpadu. Ia menegaskan optimisme bahwa kebutuhan tenaga gizi untuk program Makan Bergizi Gratis dapat dipenuhi melalui kolaborasi intensif lintas sektor.
BGN Siapkan Kolaborasi Nasional untuk Tenaga Gizi
BGN menggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia untuk merumuskan rekomendasi penyediaan tenaga gizi. Jumlah ahli gizi saat ini diperkirakan sekitar 16 ribu orang di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka sudah bekerja dalam berbagai sektor pelayanan masyarakat.
BGN akan membuka ruang kolaborasi dengan lulusan sarjana yang memiliki dasar keilmuan relevan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan tenaga gizi dalam percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis. Nanik memastikan kerja sama terarah akan meningkatkan mutu pelayanan gizi nasional.
Partai X: Kualitas Tenaga Gizi Menentukan Kualitas Pelayanan Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan negara memiliki tiga tugas utama. Tugas itu meliputi melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai pemenuhan tenaga gizi harus sejalan dengan tiga tugas tersebut.
Prayogi mengingatkan pelayanan publik harus mengutamakan mutu dan keterjangkauan bagi semua warga. Ia menekankan penyediaan tenaga gizi harus bebas dari kepentingan kelompok tertentu. Ia juga meminta pemerintah transparan dalam proses perekrutan tenaga gizi.
Partai X menilai kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan program pangan bergizi nasional. Pelayanan publik yang bermutu menjadi indikator kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat.
Solusi Partai X untuk Reformasi Pelayanan Publik
Partai X menawarkan solusi strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, termasuk sektor gizi nasional. Solusi tersebut meliputi reformasi birokrasi digital, penguatan kepakaran, dan pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional .
Partai X juga mendorong pendidikan moral dan berbasis Pancasila sebagai fondasi perilaku pejabat publik. Mereka menilai langkah itu penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat.
Partai X meminta pemerintah memastikan proses penyediaan tenaga gizi berjalan transparan. Mereka menekankan bahwa seluruh kebijakan publik harus mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Partai X menegaskan pelayanan gizi adalah bagian penting dari perlindungan negara terhadap rakyat. Mereka berharap pemerintah menjalankan program gizi nasional secara akuntabel dan konsisten.
