beritax.id – Demokrasi Indonesia hanya menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan. Meski sistem demokrasi berjalan sesuai prosedur, esensinya keberpihakan pada rakyat sering kali terabaikan. Rakyat, yang seharusnya memiliki kendali penuh atas kebijakan negara, justru terpinggirkan dalam pengambilan keputusan yang lebih sering dipengaruhi oleh kepentingan pejabat.
Dalam demokrasi prosedural, Indonesia unggul. Pemilu, pelantikan, dan sidang dijalankan dengan baik. Namun, demokrasi substantif di mana rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan arah negara tertinggal. Keputusan strategis sering kali tidak transparan, dan partisipasi rakyat hanya menjadi formalitas belaka. Mekanisme kontrol rakyat atas kebijakan yang merugikan sangat terbatas, membuat demokrasi tidak lebih dari alat legitimasi semata menjadi demokrasi hanya mimpi.
Kedaulatan Rakyat yang Tidak Berfungsi
Meski kedaulatan rakyat tercantum dalam konstitusi, rakyat tidak memiliki saluran operasional untuk menjalankan kedaulatan tersebut. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, tidak selalu mencerminkan aspirasi rakyat. Bahkan, kritik terhadap kebijakan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas, bukannya sebagai upaya perbaikan.
Ketimpangan yang Meningkat
Demokrasi yang tidak berfungsi dengan baik berimbas pada ketimpangan sosial yang semakin tajam. Kelompok pejabat yang mengendalikan pemerintahan dan ekonomi negara semakin menguasai sumber daya negara, sementara mayoritas rakyat tetap hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Solusi untuk Mewujudkan Demokrasi yang Sejati
Untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berarti bagi rakyat, beberapa langkah penting perlu diambil:
- Pemberdayaan MPR sebagai Pengawas: MPR harus diberdayakan untuk menjalankan fungsi pengawasan yang lebih kuat terhadap pemerintah. Hal ini memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat dan bukan hanya kelompok pejabat.
- Transparansi Pengambilan Keputusan: Proses pengambilan keputusan harus lebih transparan, dengan rakyat memiliki akses langsung untuk memengaruhi kebijakan strategis yang diambil. Musyawarah nasional atau referendum dapat menjadi cara yang lebih inklusif dalam menentukan kebijakan negara.
- Reformasi Partai Politik: Partai politik harus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan pemerintah. Proses kaderisasi yang lebih terbuka dan transparan akan memastikan bahwa calon pemimpin benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu.
- Perlindungan Kedaulatan Rakyat: Kedaulatan rakyat harus dioperasionalkan dengan memperkenalkan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk mengoreksi kebijakan yang merugikan mereka. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan memperkenalkan sistem referendum yang lebih sering.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menciptakan demokrasi yang sejati, di mana rakyat tidak hanya sekadar memilih, tetapi juga memiliki kontrol yang nyata terhadap jalannya negara. Negara harus kembali kepada prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
