beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada Senin. Purbaya tiba di lokasi bersama sejumlah staf Kementerian Keuangan dan langsung masuk ruang rapat direksi. Sidak ini terjadi setelah bank-bank Himbara menaikkan bunga deposito valuta asing menjadi 4 persen, yang dinilai banyak pihak turut melemahkan rupiah.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai sidak tersebut hanyalah langkah simbolis. “Rakyat butuh kepastian kebijakan, bukan sekadar pertunjukan sidak. Negara punya tugas melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Itu harus dijalankan dengan serius, bukan seremonial,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini menuntut keberanian pemerintah dalam mengambil langkah nyata. “Sidak tidak akan memperkuat rupiah atau menstabilkan perbankan. Yang dibutuhkan rakyat adalah regulasi yang tegas, transparan, dan berpihak pada kepentingan bangsa, bukan sekadar pengawasan dadakan,” tegasnya.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan, rakyat adalah pemilik kedaulatan negara sehingga rakyat adalah raja. Pemerintah bukan penguasa, melainkan pelayan rakyat yang bertugas memastikan kesejahteraan melalui kebijakan efektif, efisien, dan transparan.
Pemerintah dalam pandangan Partai X, adalah “sopir bus” yang ditugaskan mengantar rakyat menuju kesejahteraan. Jika sopir ugal-ugalan, pemilik bus yakni rakyat berhak mengoreksi bahkan menggantinya.
Solusi Partai X
Partai X menilai solusi atas persoalan perbankan dan keuangan bukan dengan sidak insidental, melainkan reformasi sistemik:
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, agar regulasi perbankan adil dan tak tunduk pada kepentingan segelintir pihak.
- Transformasi birokrasi digital, untuk memutus rantai manipulasi kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan.
- Pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, agar kebijakan moneter dan fiskal selalu mengedepankan keadilan sosial.
- Pendidikan dan moral ekonomi, supaya masyarakat memahami kebijakan dan bisa mengawasi pemerintah secara kritis.
Rinto menegaskan, sidak hanyalah “atraksi singkat” yang tidak memberi manfaat langsung. “Rakyat butuh langkah nyata, bukan pencitraan. Apalagi ekonomi sedang rapuh. Pemerintah harus bekerja sungguh-sungguh demi stabilitas keuangan nasional dan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
