beritax.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada warga super kaya di Indonesia yang justru ikut menikmati subsidi negara. Temuan itu muncul dalam rapat kerja tertutup bersama Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan Komisi XI DPR RI terkait evaluasi penyaluran subsidi.
Menurut Purbaya, desain penyaluran subsidi masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidaktepatan sasaran. Ia menegaskan pemerintah akan melakukan perbaikan dalam dua tahun ke depan agar subsidi benar-benar diterima mereka yang berhak, bukan justru dinikmati kelompok berada yang masuk kategori desil 8, 9, bahkan 10.
Ketimpangan yang Mengkhianati Tujuan Negara
Purbaya menegaskan bahwa subsidi yang dinikmati kelompok kaya adalah bentuk ketidakadilan fiskal yang harus segera diperbaiki. Bahkan pemerintah berencana memotong drastis pemberian subsidi kepada kelompok super kaya dan mengalihkan anggarannya bagi masyarakat miskin.
Temuan ini menunjukkan bahwa sistem subsidi masih jauh dari prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan utama negara.
Sikap Partai X: Negara Tidak Boleh Salah Sasaran
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa kesalahan desain subsidi adalah cerminan lemahnya fungsi negara dalam menjalankan mandat konstitusional.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan justru memberi fasilitas kepada yang sudah kaya,”
tegas Prayogi.
Menurutnya, subsidi yang salah sasaran adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara.
Prinsip Partai X: Pemerintah Adalah Pelayan, Rakyat Adalah Pemilik Kedaulatan
Berdasarkan prinsip yang tercantum dalam dokumen resmi Partai X :
- Rakyat adalah raja dan pemilik negara.
- Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk bekerja efektif, efisien, dan transparan.
- Kebijakan negara harus memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan kepentingan kelompok pejabat ekonomi.
Prayogi menilai bahwa subsidi bagi orang kaya menunjukkan pemerintah belum sepenuhnya menjalankan mandat sebagai pelayan rakyat.
Analisis Kritis: Kenapa Subsidi Bisa Bocor?
Partai X menilai ada tiga akar masalah:
- Desain subsidi tidak berpihak pada rakyat bawah. Banyak program masih menggunakan pendekatan administratif yang tidak akurat.
- Ketidakjelasan pemisahan kewenangan negara dan pemerintah. Reformasi struktural diperlukan agar kebijakan tidak lagi dipengaruhi kepentingan rezim.
- Lemahnya pengawasan dan digitalisasi layanan. Celah manipulasi data membuat penyaluran subsidi rawan salah sasaran.
Solusi Partai X: Reformasi Sistemik Agar Subsidi Tepat Sasaran
Mengacu pada 10 Poin Penyembuhan Bangsa Partai X , berikut rekomendasi solutif:
1. Reformasi Data Subsidi Nasional
Digitalisasi total untuk memastikan penyaluran berbasis data real-time dan terintegrasi.
2. Pemisahan Tegas antara Negara dan Pemerintah
Agar desain subsidi berbasis kepentingan rakyat, bukan keputusan jangka pendek.
3. Reformasi Hukum dan Pengawasan
Pendekatan berbasis kepakaran untuk meminimalkan celah korupsi atau manipulasi data penerima.
4. Transformasi Birokrasi Digital
Mempersempit ruang pungli, memperkuat transparansi, dan mencegah penerima fiktif.
5. Pendidikan Politik dan Kesadaran Publik
Mengembalikan Pancasila sebagai pedoman operasional sehingga kebijakan publik diarahkan untuk keadilan sosial.
Partai X menegaskan bahwa subsidi adalah hak rakyat miskin, bukan hadiah bagi orang kaya. “Negara harus memastikan keadilan. Tidak boleh satu rupiah pun subsidi jatuh ke tangan yang tidak berhak.” Prayogi R Saputra
Dengan prinsip yang jelas dan solusi yang konkret, Partai X mendorong pemerintah mempercepat pembenahan sistem subsidi agar sesuai amanat konstitusi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
