beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah. Hal ini disampaikan dalam jumpa pers usai melapor kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Purbaya menegaskan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, strategi utama adalah memperbaiki penyerapan dan manajemen penggunaan anggaran. Ia menyebut, diskusi dengan DPR masih berlangsung untuk menentukan angka final RAPBN 2026. Dalam rapat bersama Komisi XI, Kemenkeu memaparkan anggaran Rp52,16 triliun untuk 2026. Target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Kritik Partai X
Direktur X Institute sekaligus Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menilai pernyataan Menkeu belum menjawab masalah rakyat. Menurutnya, rakyat masih terhimpit harga pangan, biaya hidup, dan lapangan kerja yang sempit. Ia menegaskan, tugas negara hanya tiga: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Jika dana daerah tidak dipotong, seharusnya dampaknya langsung dirasakan rakyat. Namun faktanya, daerah masih kesulitan menjalankan program yang berpihak pada masyarakat. Prayogi mengingatkan, kebijakan fiskal jangan berhenti pada angka, tetapi harus berpihak pada keadilan. Rakyat tidak butuh janji stabilitas, mereka butuh kesejahteraan nyata.
Partai X menegaskan rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat yang diberi mandat untuk bekerja transparan dan efisien.
Negara bukanlah milik rezim, melainkan entitas yang harus menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Sejahtera berarti terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Negarawan sejati adalah mereka yang memastikan kebijakan benar-benar melindungi rakyat. Partai X menolak model kebijakan fiskal yang hanya menguntungkan pejabat dan birokrat.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan langkah solutif untuk mengatasi persoalan rakyat yang masih terhimpit. Pertama, musyawarah kenegarawanan nasional perlu dilakukan untuk menyusun prioritas pembangunan bersama rakyat. Kedua, amandemen UUD diperlukan agar kedaulatan penuh kembali ke tangan rakyat. Ketiga, pemisahan tegas negara dan pemerintah penting agar rezim gagal tidak menghancurkan negara. Keempat, reformasi hukum berbasis kepakaran harus mencegah korupsi dan memastikan keadilan. Kelima, birokrasi digital wajib diperluas untuk menutup celah manipulasi anggaran. Selain itu, pendidikan berbasis Pancasila harus diperkuat di sekolah dan masyarakat. Dengan begitu, rakyat bisa lebih sadar haknya dan ikut mengawasi jalannya anggaran.
Penutup
Pernyataan Menkeu tentang tidak ada lagi pemotongan dana daerah patut diapresiasi. Namun, Partai X menegaskan rakyat masih belum merasakan kesejahteraan yang dijanjikan. Anggaran harus dipastikan benar-benar menyentuh rakyat, bukan hanya angka di laporan. Tugas negara jelas: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Jika rakyat masih terhimpit, maka kebijakan fiskal belum menyentuh akar masalah. Partai X menyerukan agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar stabilitas makro.
