beritax.id — Fenomena media bayaran pemerintah kian menonjol dalam lanskap pers Indonesia. Di tengah tekanan ekonomi industri media dan banjir informasi digital, praktik publikasi berbayar oleh lembaga negara menjelma menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak redaksi. Namun konsekuensinya serius: ruang kritik menyempit, pemberitaan menjadi seragam, dan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan perlahan menghilang dari halaman utama.
Dalam beberapa bulan terakhir, publik disuguhi gelombang berita positif tentang stabilitas ekonomi, keberhasilan program sosial, dan peresmian proyek strategis nasional yang muncul hampir bersamaan di berbagai media. Di sisi lain, laporan tentang keluhan warga, salah sasaran bantuan sosial, beban pajak daerah, hingga konflik lahan akibat pembangunan besar, hanya muncul sekilas atau tenggelam di halaman belakang.
Ketergantungan Iklan Negara dan Redaksi yang Terkunci
Banyak media terutama di daerah mengakui bahwa belanja publikasi pemerintah pusat dan daerah kini menjadi tulang punggung operasional. Kerja sama tersebut sering disertai “arahan halus” agar pemberitaan menjaga citra positif institusi.
Akibatnya:
- liputan investigatif soal anggaran publik jarang diprioritaskan,
- kritik terhadap kepala daerah atau kementerian sering ditunda atau dibatalkan,
- narasi pembangunan lebih dominan dibanding dampak sosialnya.
Redaksi tidak disensor secara formal, tetapi dikondisikan secara ekonomi.
Kasus Terkini: Seremonial Menang, Masalah Warga Kalah
Beberapa isu aktual menunjukkan pola ini:
- Program bantuan sosial 2024–2025 banyak diberitakan sebagai “tepat sasaran dan lancar”, sementara keluhan masyarakat soal data ganda dan keterlambatan penyaluran lebih ramai di media sosial daripada di media arus utama.
- Kenaikan retribusi dan pajak daerah diposisikan sebagai upaya menyehatkan APBD, tanpa analisis mendalam tentang dampaknya bagi UMKM.
- Proyek infrastruktur strategis disorot dari sisi peresmian dan target investasi, tetapi laporan tentang penggusuran, kompensasi, atau kerusakan lingkungan jarang menjadi tajuk utama.
Publikasi berbayar menutup ruang untuk liputan kritis yang seharusnya menjadi hak publik.
Kebisingan Digital Memperkuat Efek
Situasi ini diperparah oleh maraknya konten kreator dan influencer berbayar yang mengulang narasi resmi pemerintah di media sosial. Ketika media arus utama menyajikan versi formal dan konten digital menyebarkannya secara viral, publik menerima satu cerita yang sama dari banyak arah.
Kritik berbasis data pun tersisih oleh promosi kebijakan yang dikemas menarik.
Dampak bagi Demokrasi
Praktik media bayaran pemerintah menimbulkan dampak serius:
- Informasi publik menjadi tidak seimbang.
- Kontrol terhadap kekuasaan melemah.
- Kepercayaan masyarakat pada pers menurun.
- Demokrasi berubah prosedural, miskin koreksi.
Media tetap hidup, tetapi fungsi penjaga kepentingan rakyat perlahan mati.
Solusi: Mengembalikan Pers ke Tangan Publik
Untuk menghentikan erosi ini, diperlukan langkah struktural:
1. Transparansi Belanja Publikasi Negara
Seluruh anggaran iklan dan publikasi pemerintah harus dibuka ke publik, diaudit rutin, dan tidak boleh disertai syarat editorial.
2. Batas Ketergantungan pada Iklan Pemerintah
Perlu regulasi yang membatasi porsi pendapatan media dari negara agar redaksi tidak terkunci secara ekonomi.
3. Dana Independen untuk Jurnalisme Publik
Pembentukan dana abadi atau public media fund yang dikelola independen untuk mendukung liputan investigatif.
4. Label Wajib untuk Publikasi Berbayar
Setiap advertorial pemerintah harus diberi penanda jelas agar publik tahu konteksnya.
5. Perlindungan dan Insentif bagi Jurnalis Kritis
Perlindungan hukum serta dukungan profesional bagi wartawan yang mengungkap masalah kebijakan publik.
Penutup
Publikasi berbayar mungkin menyelamatkan neraca keuangan media, tetapi mengorbankan hak rakyat atas informasi yang jujur dan kritis. Ketika kritik menghilang dari ruang redaksi, yang tersisa hanyalah etalase keberhasilan semu.
Jika media terus bergeser menjadi corong kekuasaan, maka publik tidak hanya kehilangan informasi tetapi juga kehilangan salah satu pilar utama demokrasi.
