beritax.id — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta publik tidak curiga pada program pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Ia menekankan bahwa keberanian lebih penting daripada keraguan, meskipun mengakui ada risiko maladministrasi hingga potensi korupsi. Budi Arie menilai program ini sebagai terobosan sejarah yang belum pernah dilakukan negara mana pun.
Dalam diskusi di kantor Ombudsman, ia meminta masyarakat agar tidak menyikapi program ini dengan kecurigaan berlebihan. Bahkan ia membandingkan semangat program ini dengan keberanian Presiden Soekarno saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, ajakan “jangan curiga” itu justru mengundang pertanyaan: jika program transparan, mengapa kritik harus dilarang?
Anggaran Jumbo Tanpa Pengawasan Bukan Reformasi, Tapi Risiko
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, negara wajib memastikan akuntabilitas sebelum memaksakan semangat optimisme sepihak.
“Kalau rakyat dilarang curiga terhadap program besar, itu bukan demokrasi. Itu manipulasi,” tegas Prayogi. Menurutnya, kritik masyarakat bukan penghalang pembangunan, melainkan bagian dari pengawasan kolektif agar uang negara tidak disalahgunakan. Terlebih, banyak program ekonomi rakyat sebelumnya terbukti rawan dikorupsi oleh pejabat maupun pengelola lokal.
Partai X: Bangun Koperasi Tanpa Bangun Kepercayaan Adalah Kesalahan Awal
Partai X memandang bahwa pembangunan ekonomi desa harus berbasis pada prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.
Prinsip ini juga menjadi fondasi utama dari Sekolah Negarawan yang digagas Partai X, yang mendorong pembentukan karakter pemimpin desa berbasis pelayanan, bukan kekuasaan.
Untuk menjawab keraguan publik, Partai X menyodorkan solusi:
- Audit publik berkala dan terbuka atas pendirian dan penggunaan dana setiap Koperasi Desa Merah Putih.
- Platform digital keterbukaan data koperasi yang bisa diakses masyarakat untuk melihat transaksi, struktur, dan program yang dijalankan.
- Rekrutmen transparan dan partisipatif terhadap pengurus koperasi, agar tak dikuasai pejabat lokal yang berjejaring dengan kepentingan kelompok pusat.
- Pelatihan dari Sekolah Negarawan Partai X bagi pengurus koperasi sebagai syarat integritas dan pelayanan publik.
Partai X menyambut baik setiap niat pemerintah membangun desa, namun memperingatkan bahwa niat baik tanpa kontrol publik bisa menjerumuskan. Anggaran besar harus diiringi mekanisme akuntabilitas yang konkret, bukan sekadar pidato penuh semangat.
Jika Koperasi Desa Merah Putih memang dirancang untuk kesejahteraan rakyat, maka pertanyaan publik harus dijawab, bukan dibungkam. Demokrasi bukan soal mempercayai pemerintah tanpa syarat, tapi tentang menjadikan kekuasaan tunduk pada pertanggungjawaban.
